REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Rezim militer yang saat ini mengendalikan kekuatan pemerintah di Myanmar kembali meluncurkan kampanye kontroversial. Biksu-biksu nasionalis yang dikepalai oleh Ashin Wirathu, sosok radikal yang menyeruakan kebencian terhadap Islam di Myanmar mendorong pihak berwenang mengendalikan populasi umat Muslim.
Caranya adalah memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur skema keluarga berencana (KB) khusus untuk etnis minoritas Rohingya yang dinilainya memiliki tingkat kelahiran tinggi. RUU tersebut adalah satu dari empat RUU yang dikhususkan untuk mengendalikan keberadaan Muslim di sana.
Perempuan Myanmar, khususnya Rohingya harus memiliki sedikit anak. Aturan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Thein Sein danperwakilan 14 wilayah di Myanmar.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang merekomendasikan kebijakan KB untuk mengurangi angka kematian anakdi Myanmar. Namun, hukum yang baru ini secara eksplisit menuai kekhawatiran pengamat internasional bahwa ini hanya ditujukan untuk mengendalikan kelahiran dari komunitas Muslim oleh para biksu.
Jaksa Agung Myanmar, Tun Shn yang kini beragama Kristen berjanji akan terus mengawasi hukum baru ini. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan, pada konferensi pers di Yangon Sabtu pekan lalu bahwa ia sangat prihatin dengan keempat RUU ini. Hukum pengendalian populasi ini terkesan ditegakkan sedemikian rupa untuk menghancurkan hak-hak reproduksi kaum minoritas.
"Ini bisa memperburuk perpecahan etnis dan agama," ujarnya, dilansir dari the Guardian, Senin (25/5).
Biksu Wirathu di sisi lain mengatakan jika keempat RUU ini diterapkan maka bisa menghentikan langkah-langkah etnis Rohingya yang juga mereka sebut para Bengali untuk berhenti menguasai Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
