REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Asisten Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi yang bertanggung jawab dalam perlindungan, Volker Tusk mengatakan tidak akan ada solusi jika akar penyebab membanjirnya pengungsi Rohingya belum ditangani.
"Ini akan membutuhkan tanggung jawab penuh Myanmar terhadap semua rakyatnya. Pemberian kewarganegaraan adalah tujuan akhir," katanya.
Dengan begitu diharapkan tidak terjadi pembatasan kebebasan dasar minoritas Rohingya.
Namun, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar Hit Linn membantah pernyataan Turk. Ia mengatakan Turk harus lebih banyak informasi. Ia juga menyatakan keraguannya apakah ada kerja sama di dalam ruangan tersebut.
"Saling tunjuk seperti ini akan meladeni banyak tujuan. Ini akan membawa kita kemana-mana," ujarnya.
Pertemuan ini diikuti perwakilan dari 17 negara yang secara langsung dan tidak langsung terkena dampak krisis migran. Amerika Serikat, Jepang dan pejabat dari organisasi internasional seperti badan pengungsi PBB dan organisasi Internasional untuk Migrasi.
Kata "Rohingya" tidak muncul dalam pertemuan tersebut setelah Myanmar mengancam akan memboikot pembicaraan jika hal itu terjadi. Kebanyakan delegasi menghindari penggunaan kata tersebut sejak awal pertemuan.
Hal itu dikarenakan pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebaai kelompok etnis dengan alasan mereka merupakan orang Bangladesh. Namun, senada dengan Myanmar, Bangladesh pun tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya.
Pemerintah Asia Tenggara sebagian besar telah mengabaikan masalah ini selama bertahun-tahun. Namun kali ini masalah tersebut menarik perhatian internasional di tengah meningkatnya pengawasan media dalam beberapa bulan terakhir.
Imigran dan pengungsi banyak mencurahkan keadaannya melalui media. Dalam banyak kasus, mereka mengaku membayar penyelundup ribuan dolar untuk pergi ke negara lain tetapi malah ditahan selama beberapa pekan atau bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
