REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pengadilan militer Thailand, membebaskan 14 pelajar, yang ditahan hampir dua pekan karena menggelar unjuk rasa menentang kudeta dan larangan pertemuan umum, namun dakwaan terhadap mereka belum digugurkan.

Seruan atas pembebasan mereka semakin berkembang, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, serta dukungan umum bagi ke-14 pelajar itu merebak di seluruh Thailand serta kalangan perantau Thailand dalam beberapa hari belakangan.

Militer Thailand menggulingkan pemerintahan demokratis pada 2014, setelah kerusuhan politik selama berbulan-bulan. Sejak saat itu junta membungkam mereka yang bertentangan, melarang pertemuan dan debat politik.

"Polisi minta perpanjangan penahanan para pelajar itu namun hari ini pengadilan menolak permintaan itu," kata Kisadang Nutjarat, kuasa hukum bagi para pelajar itu dilansir Reuters, Selasa (7/7).

Dikatakan lebih lanjut, mereka membebaskan semua anak-anak itu dari penjara hari ini. "Tidak ada syarat dan tidak ada jaminan," katanya dan menambahkan bahwa dakwaan terhadap para pelajar itu belum digugurkan.

Pelajar itu, bagian dari koalisi kelompok universitas di seluruh Thailand, menggelar unjuk rasa jalanan di Bangkok menentang pemerintahan junta, yang juga dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban. Mereka ditangkap pada Juni dan didakwa menghasut.

Sejumlah orang berkumpul di luar pengadilan militer di Bangkok, meneriakkan slogan dan membawa papan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap para pelajar, sementara 150 personel polisi berjaga-jaga di dekat mereka.

Kudeta pada 2014 menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, perdana menteri perempuan pertama Thailand dan anggota keluarga politik Shinawatra.

Thailand selama satu dasawarsa terpecah antara pendukung Yingluck dan saudara lelakinya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang juga digulingkan oleh militer pada 2006, dengan kelompok mapan di Bangkok dan kawasan selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika