REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Status Tunisia sebagai sekutu non-NATO Amerika Serikat (AS) telah disetujui. Tunisia menjadi negara ke-16 untuk menjadi sekutu non-NATO AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby mengatakan, pihaknya membuka jalan bagi peningkatan kerja sama militer antara negara-negara. Washington memuji kemitraan antara Amerika Serikat dan Tunisia setelah status Mayor Non-NATO Ally (MNNA) dikonfirmasi Jumat (10/7).
‘’Status MNNA mengirimkan sinyal yang kuat dari dukungan kami untuk keputusan Tunisia untuk bergabung demokrasi di dunia," katanya seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Ahad (12/7).
Dia menambahkan status adalah simbol hubungan dekat pihaknya dengan Tunisia. Pada bulan Mei, Presiden AS Barack Obama menyatakan Tunisia sebagai sekutu non-NATO sementara saat menyambut Presiden Beji Caid Essebsi di Gedung Putih.
AS berharap untuk memperkuat Essebsi. Dengan status Tunisia tersebut, ia menawarkan sejumlah hal seperti hak nyata, termasuk kelayakan untuk pelatihan, pinjaman peralatan untuk kerjasama penelitian dan pengembangan.
Selain itu, pembiayaan militer asing untuk pertahanan tertentu. Pemberian status Tunisia sebagai MNNA adalah upaya untuk peningkatan negara terhadap ancaman meningkatnya kelompok teroris di wilayah tersebut. Pada tanggal 26 Juni, seorang pria bersenjata di sebuah resor pantai menewaskan 38 turis asing. Termasuk 30 warga Inggris.
Pembantaian itu menjadi serangan kedua setelah insiden pada bulan Maret. Saat itu seorang penembak membantai 21 wisatawan dan seorang polisi di Museum Nasional Bardo di Tunis. Kedua serangan itu diklaim oleh Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
