REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Seorang pemimpin partai berkuasa Malaysia mendukung pemerintah menggelar rapat umum pada bulan Oktober. Protes selama dua hari terakhir ini meminta perdana menteri Najib Razak menundurkan diri atas skandal keuangan yang dibuatnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi memperingatkan, jika penyelenggaraan mereka dapat menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum. Ini jelas sekali menandakan pemerintah Najib telah kehilangan kesabaran atas kehadiran kelompok anti-pemerintah yang terdiri dari puluhan ribu orang berpusat di Kuala Lumpur tersebut.
"Mereka harus menghadapi konsekuensinya jika berani melanggar hukum," kata Zahid Hamidi dilansir dari Reuters, Ahad (30/8).
Sebelumnya, berdasarkan informasi dari kantor berita bernama mengatakan sebanyak 12 orang di kota Barat Daya Malaka ditangkap karena memakai T-shirt kuning yang menandakan protes. Padahal, pemerintah sudah melarang penggunaan T-shirt tersebut.
Kepala divisi partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Jamal Yunos bahkan mengatakan, pemerintah akan menggelar unjuk rasa juga di Kuala Lumpur 10 Oktober sebagai balasan atas protes akhir pekan lalu. Mereka menyebut dirinya sebagai "baju merah" sebagai lawan dari "baju kuning" anti-pemerintah.
Ribuan orang telah berkumpul dalam suasana hati yang panas panas pada hari kedua melakukan protes. Semangat mereka mulai tumbuh sejak mantan perdana menteri Mahathir Mohamad juga ikut protes secara tak terduga di antara mereka.
Jumlah demonstran semakin meningkat meskipun saat itu hujan deras turun. Dan para demonstran semakin memuncak saat malam semakin larut. Tim keamanan manjaga ketat demostran dari huru hara atau keributan. Hingga saat ini belum ada laporan kekerasan terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
