REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri (Kemenlu) menggalang kerja sama negara kawasan untuk penyelesaian akar masalah migrasi ireguler.
Wakil Menteri Luar Negeri, Indonesia A M Fachir mengatakan, negara-negara di kawasan perlu bersama mencari pemecahan akar masalah migrasi ireguler.
‘’Baik berupa kondisi politik-keamanan, hak asasi manusia, stabilitas, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Tanpa upaya tersebut, negara-negara kawasan tidak dapat mengambil keuntungan dari migrasi manusia sebagai bagian dari globalisasi,’’ katanya dalam Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons di Jakarta, Jumat (27/11).
Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu, Hasan Kleib menekankan bahwa pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia dalam memajukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam penanganan migrasi ireguler.
Baik dari sisi penindakan, pelindungan korban, deteksi dini, serta pencegahan. Penanggulangan akar masalah, kata dia, merupakan bentuk kerja sama di bidang pencegahan. Pertemuan merupakan wujud komitmen Indonesia sebagai tindak lanjut Special Conference on Addressing Irregular Movement of Persons di Jakarta, Agustus 2013.
‘’Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan Ringkasan berisikan sejumlah rekomendasi dan usulan kerja sama konkret untuk penanganan akar masalah irregular movement of persons,’’ ujarnya.
Hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process pada 2016. Roundtable Meeting dihadiri oleh 13 negara yang terkena dampak langsung irregular movement of persons. Di antaranya Afghanistan, Australia, Bangladesh, Iran, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Selandia Baru, Srilanka, dan Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
