REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian luar negeri (kemenlu) Indonesia menegaskan perlunya peran kaum moderat dalam penanggulangan ekstremisme dan terorisme.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu Indonesia, I Gusti Agung Wesaka Puja akar masalah munculnya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme harus ditelaah.
‘’Selain itu, perlunya menerapkan soft power, seperti dialog antar dan intra agama dalam mengatasi perbedaan budaya dan kepercayaan, serta mempromosikan perdamaian dan toleransi,’’ ujarnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (30/11).
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu Indonesia telah menyelenggarakan simposium bertajuk Dampak Negatif Ekstrimisme dengan Kekerasan terhadap Kaum Moderat (Repercussion of violent extremism towards moderates) di Yogyakarta, Sabtu (28/11).
Penyelenggaraan simposium ini juga sebagai pengejawantahan fungsi ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Insititusi ini merupakan penelitian dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi konflik di ASEAN yang dibentuk pada 2012 dan berpusat di Jakarta.
Berbagai media telah memberitakan meningkatnya Islamofobia, hate crime, dan sentimen anti pengungsi pascaserangan Gedung World Trade Center di New York pada 2001 dan serangan Paris yang baru saja terjadi November 2015.
‘’Perlunya memberdayakan kaum moderat yang mendukung perdamaian dan mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis dan radikal menjadi salah satu dasar pemikiran diselenggarakannya simposium ini,’’ ujar Kemenlu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
