REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (30/4) malam, memerintahkan untuk menaikkan upah minimum negara sebesar 30 persen. Kenaikan upah tersebut memancing reaksi keras karena dilakukan di tengah inflasi yang mencekik negara kaya minyak tersebut.
Terhitung mulai 1 Mei, tepat pada peringatan May Day, upah minimum di Venezuela akan meningkat hingga 15.501 bolivar per bulan. Maduro juga mengatakan meningkatkan tiket makanan bulanan sebesar 18.585 bolivar.
Presiden menyatakan ini merupakan kenaikan kedua belas sejak ia menjabat sebagai presiden pada April 2013. Ia pun membanggakan langkahnya tersebut.
"Hanya seorang presiden seperti Nicolas Maduro, anak Hugo Chavez (yang bisa melakukan pencapaian ini)," katanya dalam sebuah pidato di televisi negara.
Kontan langkah Maduro menaikkan upah menimbulkan kritikan tajam. Pemerintah dinilai gagal total membendung inflasi dan resesi yang kian mendalam.
"Penaikan (upah) yang dilakukan orang ini adalah lelucon. Inflasi meroket!" kata pemimpin oposisi Henrique Capriles di Twitter.
Ia menambahkan, inflasi Maret Venezuela mencapai 20 persen. Bahkan sejak Maduro mengambil alih pemerintahan, bolivar telah jatuh 98 persen terhadap dolar di tingkat pasar gelap.
Ekomomi Venezuela yang bergantung pada minyak menyusut sebesar 5,7 persen tahun lalu. Ini menyebabkan kekurangan bahan pokok dan melonjaknya harga. Pemerintah telah menerapkan pemadaman bergilir dan pegawai negeri di negara tersebut hanya bekerja dua hari sepekan untuk menghemat listrik.
Dilansir BBC News, pemerintah Venezuela telah memberlakukan kerja hanya dua hari dalam sepekan bagi pekerja di sektor publik. Langkah ini diambil sementara untuk membantu mengatasi krisis energi yang serius.
Wakil Presiden Aristobulo Isturiz mengumumkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya bekerja pada hari Senin dan Selasa sampai krisis berakhir. Langkah-langkah itu diumumkan di televisi nasional oleh Isturiz, dan mempengaruhi dua juta pekerja sektor publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
