REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina berencana untuk memperluas pendidikan prasekolah dengan bahasa bilingual di Xinjiang. Hal ini dikatakan secara resmi oleh media pemerintah negara setempat, Jumat (6/5).
Hal ini dilakukan untuk mempromosikan persatuan wilayah di tengah isu kekerasan di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan orang tewas dalam kerusuhan Xinjiang.
Beberapa kelompok di wilayah itu ingin mendirikan negara merdeka yang dinamakan Turkestan. Kebanyakan dari mereka merupakan minoritas Muslim Uighur yang berkomunikasi dengan bahasa Turki.
Para pejabat Xinjiang mengatakan, pendidikan dengan bahasa bilingual dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan. Selama ini, banyak dari Suku Uighur yang masih kesulitan berbicara dengan Bahasa Mandarin. Belum lagi, nada atau intonasi yang terucap dari lidah mereka saat berbicara bahasa ibu Negeri Tirai Bambu itu sering kali menjadi bahan tertawaan.
Nantinya, Pemerintah Cina hendak meningkatkan kualitas hidup Suku Uighur dengan memberikan pendidikan bilingual itu. Mereka rencananya ditawarkan pendidikan selama 3 tahun mulai tahun ini.
"Pemerintah akan memastikan 85 persen warga Xinjiang memiliki akses pendidikan prasekolah dengan bahasa bilingual dan semuanya selesai pada 2020," dikutip dari kantor berita resmi Cina, Xinhua, Jumat (6/5).
Pemerintah Cina telah menginvestasikan dana lebih dari 1 miliar yuan atau sekitar 154 juta dolar AS untuk membangun setidaknya 552 sekolah bilingual di Xinjiang. Pembangunan diutamakan untuk dilakukan di bagian selatan daerah otonomi tersebut.
Sementara itu, beberapa kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan, masalah utama Xinjiang adalah kontrol pemerintah pusat pada budaya Uighur dan Islam. Tindakan keras sering kali dilakukan kepada mereka, termasuk dari Suku Han, etnis asli Cina yang tinggal di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
