REPUBLIKA.CO.ID,CARACAS -- Polisi di ibu kota Venezuela bentrok dengan ribuan pengunjuk rasa, Selasa (7/6). Mereka menuntut agar otoritas pemilu pemerintah bergerak dalam referendum menggulingkan Presiden sosialis Nicolas Maduro.
Demonstran mencoba berbaris ke pusat kota markas dewan pemilihan Caracas tetapi berbalik karena terhalang barikade polisi anti-huru hara. Petugas kepolisian menembakkan beberapa gas air mata dan menyemprotkan cairan tak dikenal pada demonstran yang meneriakkan "Saya lapar" sambil mengangkat foto-foto aktivis yang dipenjara.
"Kami tidak menyerah. Musuh kami adalah Maduro. Masalahnya adalah Maduro, bukan Garda Nasional," kata pemimpin oposisi Henrique Capriles di lokasi kejadian.
Protes ini setidaknya merupakan yang keempat dalam beberapa pekan terakhir. Polisi telah menghentikan pengunjuk rasa mencapai pusat kota.
Koalisi oposisi Venezuela memenangkan kontrol dari legislatif Majelis Nasional dalam pemilu Desember lalu, berkat kemarahan publik atas kritis ekonomi yang terjadi. Mereka bersumpah untuk menurunkan Maduro tahun ini.
Tapi pejabat Partai Sosialis berkuasa mengatakan, tidak ada pengaturan referendum tahun ini, di bawah norma-norma yang rumit dan langkah yang melibatkan dalam mendapatkan suara. Mereka mengatakan, oposisi harus memulai drive mereka pada Januari bukan April.
Pemerintah memulai proses dialog tentatif dengan oposisi bulan lalu. Upaya ini dimediasi oleh mantan Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero dan mantan Preside Panama dan Republik Dominika.
Pada Selasa, Uni Negara Amerika Selatan yang mendukung upaya mediasi mengatakan, oposisi tidak menghadiri pertemuan terbaru di Republik Dominika. Mereka meminta pengkritik Maduro untuk kembali ke meja perundingan sesegera mungkin.
Menurut Uni Negara Amerika Selatan, ini sebagai satu-satunya cara untuk menegaskan kembali perdamaian, hidup berdampingan dan dialog sebagai alat saling pengertian antara rakyat Venezuela.
Banyak di oposisi yakin pemerintah berusaha membeli waktu di tengah tekanan internasional dan tidak berniat memenuhi tuntutan referendum atau membebaskan puluhan aktivis yang dianggap tahanan politik.
Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Amerika menyerukan proses khusus untuk mengevaluasi komitmen Venezuela untuk demokrasi dan supremasi hukum, sebuah proses yang bisa berakhir dengan suspensi negara dari kelompok Barat.
"Apa yang kami lihat hari ini, penyebaran pasukan ini adalah contoh dialog pemerintah," ujar Capriles.
Kampanye oposisi di jalan, demonstrasi spontan dan penjarahan menjadi lebih sering di tengah memburuknya kekurangan pangan, seringnya pembatasan listrik dan air juga inflasi tertinggi di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
