REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam menyerukan pengadilan internasional di Den Haag untuk adil dan obyektif dalam kasus arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Negara tersebut menentang klaim ekspansif Cina di Laut Cina Selatan.
"Vietnam selalu mengamati perkembangan kasus ini dan ingin pengadilan arbitrase memberikan keputusan yang adil dan obyektif, menciptakan dasar damai untuk menyelesaikan sengketa di (Laut Cina Selatan)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Hai Binh dalam sebuah pernyataan, dua hari setelah pengadilan mengumumkan 12 Juli sebagai tanggal putusan.
Vietnam bukan merupakan pihak langsung terhadap kasus ini, tetapi berdiri agar keputusan menguntungkan Filipina. Seperti Filipina, Vietnam juga bertentagan dengan Cina meski hati-hati untuk tidak melawan terlalu jauh terhadap mitra dagang utamanya.
Cina telah mengupayakan untuk menunjukkan Pengadilan Arbitrase Tetap tidak memiliki yuridiksi atas kasus ini dan Beijing karena itu tidak akan mengakuinya. Kantor berita resmi Cina, Xinhua menyebutnya sebagai penyalahgunaan pengadilan hukum.
Kasus ini berusaha menginterpretasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani Beijing. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur pelayaran penting di dunia. Sekitar lima triliun dolar AS perdangan lewat setiap tahunnya. Periran ini diperebutkan enam negara, beberapa di anataranya membangun kekuatan militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
