REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan belum ada rencana memperpanjang status darurat selama tiga bulan di negara tersebut. Namun, hal ini dapat dipertimbangkan kembali apabila dirasa masih diperlukan.
"Kami ingin agar status darurat di Turki tidak diperpanjang, namun jika diperlukan kami akan melakukannya," ujar Yildirim dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ATV, Ahad (24/7).
Sebelumnya pada Rabu (20/7), Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan status keadaan darurat diberlakukan di Turki selama tiga bulan. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengambil tindakan cepat dan efektif, menyusul upaya kudeta militer yang gagal.
Kondisi itu memungkinkan presiden dan kabinet baru membuat undang-undang baru. Hal itu dalam upaya membatasi dan menangguhkan hak serta kebebasan pihak-pihak tertentu yang diperlukan.
Pascakudeta militer yang gagal, Pemerintah Turki telah melakukan penangkapan dan pemecatan terhadap sedikitnya 50 ribu orang dari berbagai lembaga negara serta sektor pendidikan. Seluruhnya diduga terkait dengan Fethullah Gulen, seorang ulama dari negara itu yang kini menetap di Amerika Serikat (AS). Erdogan meyakini Gulen sebagai dalang utama kudeta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
