REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- PBB menyambut dengan baik kesepakatan antara Pemerintah Kolombia dengan oposisi FARC yang memberi jaminan khusus untuk perempuan. Kesepakatan ini merupakan bagian dari perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Dengan kesepakatan ini, perempuan akan memiliki hak yang sama atas tanah, serta dilindungi dari berbagai kekerasan. Selama konflik berlangsung 50 tahun lamanya, tak sedikit Kaum Hawa di negara itu yang terlantar dan disiksa secara seksual.

Kepala PBB untuk bidang perempuan, Phumzile Mlambo Ngcuka mengatakan langkah ini sebagai suatu kemajuan bagi negara-negara yang rentan terhadap konflik lainnya di dunia. Ia mengatakan sudah seharusnya Kolombia menjadi contoh nyata, di mana konflik tidak harus menghalangi perlindungan terhadap mereka yang rentan terhadap kekerasan.

"Masalah kekerasan pada perempuan, khususnya kekerasan seksual selama ini rentan terjadi di wilayah konflik dan sulit bagi mereka menemukan keadilan," ujar Phumzile dilansir BBC, Senin (25/7).

Kesepakatan itu secara lebih rinci mencakup akses yang sama bagi perempuan terhadap hak kepemilikan tanah di wilayah pedesaan dan lainnya. Selain itu, hak partisipasi perempuan dalam organisasi untuk menyelidiki kekerasan seksual juga diberikan. Termasuk di dalamnya memberi kompensasi bagi korban.

Pemerintah Kolombia juga memberi jaminan serupa kepada para perempuan yang menjadi tentara FARC. Setidaknya ada sekitar 30 persen perempuan dari total 7000 anggota pasukan kelompok itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika