Selasa 26 Jul 2016 04:04 WIB

ASEAN Abaikan Putusan Pengadilan Internasional Soal Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan
Foto: timegenie.com
Laut Cina Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, VIENTIANE -- Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama.

Sejumlah pejabat yang menghadiri pertemuan tingkat menteri di Vientiane mengatakan bahwa Kamboja keberatan dengan penyebutan keputusan pengadilan internasional itu.

Sebelumnya Cina sempat secara terbuka berterima kasih kepada Kamboja karena mendukung Beijing dalam sengketa laut di Asia Tenggara. Posisi Kamboja itu sempat memecah negara-negara ASEAN dalam pertemuan di ibu kota Laos pada akhir pekan ini.

Dalam keputusan pengadilan arbitrase pada 12 Juli lalu, Filipina berhasil memenangi hak legal dalam sengketa melawan China mengenai status kepemilikan sejumlah wilayah Luat Cina Selatan.

Filipina dan Vietnam menuntut agar keputusan pengadilan yang membantah klaim kepemilikan Cina atas laut stategis yang menjadi jalur perdagangan internasional dengan nilai lebih dari lima triliun dolar setiap tahunnya disebut secara eksplisit dalam pernyataan bersama yang mengakhiri pertemuan di Laos. Namun Kamboja menolak usulan dua negara tersebut.

Pada Senin, (25/7) pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama, demikian seorang diplomat ASEAN mengatakan.

Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional.

"Kami masih prihatin terhadap perkembangan baru soal reklamasi pulau baru dan eskalasi aktivitas di wilayah itu, karena mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan, dan mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional," demikian pernyataan bersama ASEAN.

Dalam pernyataan terpisah, ASEAN dan Cina yang juga menghadiri pertemuan di Vientiane menegaskan komitmen kebebasan berlayar dan terbang di atas Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa babak baru telah dimulai usai keputusan yang "sangat salah" dari pengadilan internasional.

"Sepertinya beberapa negara dari luar kawasan ini telah bekerja keras untuk terus meningkatkan ketegangan," kata Wang kepada sejumlah wartawan.

Wang sepertinya merujuk pada Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai provokator dan juga Jepang yang juga terlibat sengketa wilayah dengan Beijing di Laut China Timur.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry tiba di Laos pada Senin untuk menghadiri forum regional ASEAN dan pertemuan puncak negara-negara Asia Timur. Dia akan bertemua dengan perwakilan dari Cina dan juga negara-negara anggota ASEAN.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement