REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR--Koalisi oposisi Malaysia berencana melakukan unjuk rasa anti-Najib pada 30 Juli. Kelompok pro demokrasi Bersih yang tahun lalu melakukan unjuk rasa dengan 200 ribu orang juga berencana melakukan unjuk rasa terpisah, namun belum menetapkan tanggal.
Inspektur Jenderal Polisi Khalid Abu Bakar mengatakan tidak akan mengizinkan aksi unjuk rasa yang menuntut Najib turun dari kursinya.
'Baju Merah', pendukung dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu Najib ini telah bersumpah untuk mengadakan kontra-unjuk rasa. Mereka September lalu melakukannya dan mengakibatkan kegaduhan ketika peserta melanggar barikade keamanan dan bentrok dengan polisi anti huru hara.
"Saya pikir mereka [pemerintah] semakin gugup tentang 1MDB dan reaksi dari orang-rang," kata aktivis hak-hak sipil dan pengacara Ambiga Sreenevasan.
Ia menambahkan, masyarakat juga 'sangat gugup' tentang hukum keamanan baru. Hukum keamanan baru yang berlaku 1 Agustus nanti. Pemberlakuan ini terjadi di tengah meningkatnya keluhan tentang serangan terhadap kebebasan sipil di Malaysia.
Baca juga, Donasi Saudi ke Najib Disebut untuk Pemenangan Pemilu Lawan Pengaruh Ikhwan?
"Kemungkinan NSC dimanfaatkan untuk menindak setiap tindakan gunerakan sipil cenderung terus meningkat sebagai ruang manuver untuk turunnya PM," kata Sevan Doraisamy, direktur eksekutif di Suaram, sebuah LSM HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
