REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah Malaysia bertekad bekerja sama dengan Amerika Serikat dan otoritas internasional soal penyelidikan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pada Rabu (28/9), Perdana Menteri Najib Razak mengatakan pemerintah akan menyediakan informasi bagi semua pihak.
Pengumuman ini keluar selama Najib berkunjung ke Jerman. Setelah pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Najib menegaskan Malaysia peduli dengan kepemerintahan dan hukum.
"Jadi Malaysia akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dan melakukan apa pun yang dibutuhkan," kata dia, dikutip Asian Correspondent, Rabu (28/9).
Menurut kantor berita Bernama, Najib tiba di Berlin pada Senin. Ia akan tinggal di sana selama tiga hari. Kunjungan kenegaraan ini dilakukan setelah Merkel mengundang Najib. Ini menjadi kunjungannya yang pertama sebagai PM. Malaysia juga sedang berupaya menguatkan hubungan dengan Uni Eropa.
Jerman adalah negara UE yang berinvestasi paling besar di Malaysia. Lebih dari 400 bisnis Jerman beroperasi di Malaysia. Jumlah investasi pada semester pertama 2016 mencapai 1,55 miliar dolar AS.
Sementara, 1MDB adalah perusahaan investasi yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Malaysia. 1MDB dibentuk pada 2009 oleh Najib untuk mempromoskan proyek pengembangan ekonomi.
Skandal korupsi muncul setelah tuduhan 1MDB menyalahgunakan miliaran dolar dana pajak. Tak hanya pemerintah Malaysia, Departemen Peradilan AS pun mulai melakukan penyelidikan.
Menurut kejaksaan AS, sebanyak 3,5 miliar dolar AS dana pemerintahan telah dialihkan melalui situs perusahaan cangkang dan rekening-rekening bank di luar negeri. Skandal ini mendapat perhatian serius dari media-media asing.
Najib dan pemerintahannya bersikeras menyangkal melakukan kesalahan dalam menangani 1MDB. Padahal ratusan juta dolar juga ditemukan tersimpan di rekening bank pribadi milik Najib.
Pihak anti-pemerintah telah sejak lama menggoreng isu ini dan menggunakannya untuk menjatuhkan Najib. Salah satu gerakan kelompok pro-demokrasi, Bersih 2.0 atau dikenal sebagai Koalisi untuk Pemilu Adil dan Bebas merencanakan demo pada November untuk menuntut Najib mengundurkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
