REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Masyarakat Filipina masih lebih memercayai Amerika Serikat daripada Cina, kata jajak pendapat pada Selasa (18/10), meskipun Presiden Rodrigo Duterte berpidato anti-Amerika dan bergerak tiba-tiba ke arah Cina.

Meskipun kepercayaan terhadap kedua negara itu sedikit turun sejak jajak pendapat sebelumnya pada Juni, jajak pendapat Social Weather Stations (SWS) pada 24 hingga 27 September menunjukkan 55 persen warga Filipina sedikit percaya kepada Cina berbanding 11 persen memiliki keraguan terhadap Amerika Serikat.

Hanya sedikit di atas tiga perempat atau 76 persen dari 1.200 responden memiliki kepercayaan tinggi kepada Amerika Serikat, berbanding 22 persen yang menaruh kepercayaan besar kepada Cina. Jajak pendapat itu tidak meminta responden menjelaskan pandangan mereka.

Duterte mengunjungi Cina pada Selasa bersama dengan sejumlah perwakilan usaha, setidaknya 200 orang, saat dia berusaha membuka kerja sama perdagangan baru dengan Cina yang dia sebut ditujukan meningkatkan perekonomian Filipina dan menyeragamkan kebijakan luar negeri yang selama ini bergantung pada AS.

Dia mencela sekutu lama dan mantan penjajah itu serta mempertanyakan kesetiaannya. Dia mengeluh dia didikte terkait perang terhadap narkoba miliknya oleh Presiden Barack Obama, yang dia sebut "pergilah ke neraka". Pekan lalu, Duterte menyebut Obama, Uni Eropa dan PBB bodoh karena mengkritik tindakan kerasnya terhadap narkoba.

Duterte mengatakan akan mempermalukan mereka jika mereka menerima undangannya untuk menyelidiki tuduhan eksekusi. Sejumlah warga Amerika di Filipina mengatakan aksinya telah membuat warga negara dan sejumlah bisnis AS gelisah.

Jajak pendapat terakhir yang dilakukan oleh SWS menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap Amerika Serikat sebesar 81 persen dibandingkan dengan sembilan persen yang sedikit percaya. Perasaan terhadap Cina lebih baik pada saat itu, dengan 27 persen meyakini dan 51 persen kurang meyakininya.

Jajak pendapat itu, yang dilakukan setelah terpilihnya Duterte namun sebelum mulai menjabat, didahului oleh sebuah keputusan dari pengadilan arbitrase internasional pada Juli di Den Haag yang memberikan pukulan terhadap klaim luas Cina terhadap Laut Cina Selatan, dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Filipina.

Cina menolak untuk mengakui keputusan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika