REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Kamis (19/1) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan fokus membahas krisis kemanusiaan yang dihadapi Muslim Rohingya di Myanmar. Kekerasan terhadap Rohingya semakin meningkat sejak 9 Oktober lalu, terutama di negara bagian Rakhine.
Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menyerukan agar Myanmar menghentikan diskriminasi dan serangan terhadap Muslim Rohingya. Ia juga mendesak negara-negara Islam di dunia untuk bertindak guna mengakhiri tragedi kemanusiaan di sana.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan semua tindakan diskriminatif dan serangan terhadap Rohingya segera, dan untuk para pelaku untuk dibawa ke pengadilan," katanya.
Najib, yang bergabung dengan demonstran di Kuala Lumpur bulan lalu juga menyerukan intervensi asing untuk menghentikan genosida yang terjadi di Rakhine.
"Pembunuhan harus berhenti. Pelanggaran terhadap perempuan dan anak harus berhenti. Penganiayaan kepada sesama dan kepada perempuan, karena alasan mereka adalah Muslim, harus berhenti," ujar Najib.
Malaysia memanggil Duta Besar Myanmar tahun lalu untuk memprotes perlakuan Myanmar terhadap Rohingya. Pemanggilan itu melanggar tradisi non-intervensi oleh Malaysia sebagai anggota ASEAN dalam mengurusi masalah internal negara lain.
Najib mengatakan, akan memalukan jika negara-negara ASEAN takut melanggar prinsip itu dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Rakhine. Menurutnya, negara-negara sesama Muslim yang tergabung dalam OKI juga tidak boleh hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa.
"Ini adalah tugas kita semua untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan, untuk menyelamatkan mereka dari tragedi kemanusiaan yang mereka derita," katanya.
Najib juga meminta Myanmar memberikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah konflik. Myanmar juga harus memfasilitasi kembalinya Rohingya yang telah melarikan diri.
Dia mengatakan, Malaysia akan memberikan 10 juta ringgit atau Rp 29,25 miliar sebagai bantuan kemanusiaan, serta mengirim pasokan makanan. Namun ia tidak merincinya lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
