REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Donald Trump telah menerbitkan pedoman keras untuk mendeportasi seluruh imigran ilegal dari Amerika Serikat, dan mempercepat pemulangan mereka. Imigran gelap yang ditangkap karena pelanggaran lalu lintas atau semacamnya akan dimasukkan bersama dengan mereka yang dihukum karena kejahatan yang lebih serius.
Sekitar 11 juta atau lebih orang asing tanpa dokumen di AS berpotensi terpengaruh. Kecuali, imigran yang masuk AS secara ilegal sebagai anak-anak sesuai kebijakan yang ditinggalkan dari era Barack Obama.
Department of Homeland Security (DHS) berencana untuk menyewa 10 ribu agen tambahan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, serta lebih dari 5.000 petugas patroli perbatasan. "Dengan pengecualian yang sangat terbatas, DHS tidak akan melakukan pengecualian kelas atau kategori dari potensi penegakan hukum. Semua orang yang melanggar hukum imigrasi dapat dikenakan proses penegakan, sampai dengan dan termasuk pemulangan dari Amerika Serikat," kata departemen itu, dilansir dari BBC, Rabu (22/2).
Kebijakan ini tentunya berubah dari era Barack Obama. Selama delapan tahun masa kerja, Barack Obama menginstruksikan petugas imigrasi AS untuk memfokuskan upaya deportasi pada imigran tidak berdokumen yang dihukum karena kejahatan serius atau pendatang baru yang ditangkap di dekat perbatasan AS.
Aturan keimigrasian Donald Trump menandai perubahan tajam dibanding kebijakan tersebut. Sebaliknya, menurut DHS pemerintah Trump akan memprioritaskan deportasi pada semua imigran gelap, tanpa kecuali di mana pun.
Daftar Homeland Security Department memprioritaskan jumlah imigran ilegal begitu luas, yang mencakup hampir setiap kelas imigran tanpa dokumen dengan hanya pengecualian untuk individu yang memasuki ke AS sebagai anak-anak. Semua ini tentu membutuhkan lebih banyak uang dan tenaga kerja, dan Trump akan meminta kongres untuk mengatasi masalah pertama dan menyewa tenaga kerja untuk mengatasi kedua.
Dalam era Trump pihak imigrasi sekarang akan diberikan kekuatan untuk membuat dorongan antara perbatasan ke perbatasan. Pejabat penegak hukum lokal juga akan diizinkan untuk menangkap imigran tidak sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
