REPUBLIKA.CO.ID, BAVARIA -- Kawasan Bavaria di Jerman akan melarang penggunaan burka atau kerudung yang menutupi seluruh wajah. Keputusan ini datang sebelum pemungutan suara federal terkait masalah imigrasi akan menjadi isu sentral.
Menteri Dalam Negeri Bavaria, Joachim Herrman mengatakan pelarangan tersebut akan diterapkan di sekolah, universitas, kantor pemerintahan, dan tempat pemungutan suara.
"Sebuah budaya komunikasi terjadi tidak hanya melalui bahasa tetapi juga tampilan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh," ujar Joachim seperti dilansir independent.co.uk, Kamis (23/2).
Grup konservatif Bavaria yang menjadi penguasa wilayah partai juga berafiliasi dengan partainya Kanselir Angela Merkel mengkhawatirkan potensi kehilangan suara dalam persaingan dengan partai anti imigran, Alternative for Germany. "Ini merupakan landasan dari interkasi manusia satu sama lain dan juga dasar dari tatanan bebas dan demokratif kita. Menyembunyikan wajah itu sangat bertentangan dengan budaya komunikasi yang kita miliki," ucap Joachim.
Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang pemakaian burka bagi para pegawai negeri dan tempat umum. Diharapkan pemerintah regional Bavaria dapat meloloskan undang-undang tersebut.
Sementara Kanselir Angela Merkel menyebut gerakan pelarangan ini muncul dua tahun terakhir, di mana saat itu imigran berbondong-bondong mendatangi Jerman. Kekhawatiran muncul soal keamanan di mana tahun lalu terjadi beberapa serangan kelompok Islam tertentu. Akhirnya Prancis dan Belgia juga melarang pemakaian burka, begitu juga di kawasan Lombardy di Italia Utara turut melarang terutama di rumah sakit dan kantor pemerintah atau publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
