REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dua penasihat khusus PBB mengenai pencegahan genosida Adama Dieng dan Ivan Simonovic mengungkapkan tanggapan internasional mengenai krisis Rohingya. Menurut mereka, pemerintah Myanmar telah gagal memenuhi kewajiban internasionalnya melindungi Muslim Rohingya dari kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine.
"Meskipun ada peringatan yang dikeluarkan oleh kami dan oleh banyak pejabat lainnya, pemerintah Myanmar tetap gagal memenuhi kewajibannya, berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab utama, untuk melindungi populasi Rohingya dari kekerasan," kata mereka, dalam sebuah pernyataan bersama.
"Masyarakat internasional juga sama-sama telah gagal bertanggung jawab dalam hal ini," tambah mereka, dikutip Arab News.
Sejak akhir Agustus, lebih dari 500 ribu warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar untuk menyeberang ke perbatasan Bangladesh. Mereka menghindari operasi militer tentara Myanmar di Rakhine, yang telah dikecam PBB sebagai pembersihan etnis.
Dewan Keamanan PBB telah meminta Myanmar mengakhiri operasi militer itu. PBB juga mendesak Myanmar memberikan akses kepada pekerja bantuan kemanusiaan dan menjamin keamanan warga Rohingya.
Seorang diplomat PBB yang tidak menyebutkan namanya, mengatakan meski mengecam, Dewan Keamanan PBB belum menindaklanjutinya dengan tindakan seperti menjatuhkan sanksi. "Kapan kita akan memenuhi janji kita yang tak terhitung jumlahnya untuk 'tidak pernah lagi' (membiarkan kekerasan)?" ujar dia.
Pejabat HAM PBB yang berbicara dengan para pengungsi Rohingya mengatakan, warga memberikan laporan tentara yang mengelilingi rumah mereka dan menembaki tanpa pandang bulu. Orang-orang berseragam itu memperkosa perempuan dan anak perempuan yang beberapa di antaranya masih berusia lima tahun.
"Dalam beberapa kasus, sebelum dan selama serangan, megafon digunakan untuk mengumumkan 'Anda tidak diterima di sini, pergi ke Bangladesh. Jika Anda tidak pergi, kami akan membakar rumah Anda dan membunuh Anda'," kata laporan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
