REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Mahkamah Agung Pakistan menyatakan Perdana Menteri Nawaz Sharif tidak terlibat dalam kasus korupsi, Kamis (20/4). Menurut keputusan, seperti dilansir BBC, tak ada cukup bukti yang memperlihatkan pemimpin negara itu melakukan indikasi kejahatan yang mengharuskan ia lengser dari jabatannya.
Namun, penyelidikan lebih lanjut mengenai adanya tuduhan korupsi terhadap Sharif tetap akan dilakukan. Tuduhan tersebut muncul setelah ia terkait dengan skandal bocornya dokumen penggelapan pajak yang disebut sebagai Panama Papers pada April 2016.
Dalam dokumen terkait firma hukum Mossack Fonseca tersebut, nama putri dan dua putra Sharif muncul. Mereka disebut memiliki dua perusahaan yang terdaftar di Pulau Virgin, Inggris.
Karena itu, Sharif bersama dengan anak-anaknya diduga menggunakan perusahaan offshore untuk membeli sejumlah properti di Ibu Kota London, Inggris. Hal itu dilakukan agar harta kekayaan mereka tidak terdaftar dan tentunya mendapat keuntungan lebih besar.
Meski demikian, Sharif menolak tuduhan tersebut. Pada 2016, di hadapan Parlemen Pakistan, ia mengatakan hanya memiliki harta kekayaan yang bersih dan didapatkan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Bahkan, ia menegaskan tidak pernah memperoleh sesuatu secara ilegal sebelum terjun ke dunia politik.
Skandal penggelapan pajak yang terkait dengan firma hukum Mossack Fonseca ini sebelumnya diselidiki oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Dari data yang diselidiki oleh ICIJ, setidaknya juga ada 30 firma hukum di Kosta Rika yang menjadi perantara antara Mossack Fonseca dan banyak perusahaan serta individu dari negara tersebut. Pada akhirnya, Mossack diketahui dapat membantu menciptakan anak perusahaan bagi pihak-pihak yang ingin menyembunyikan kepemilikan aset mereka.
Kasus yang menyeret Sharif ini menajdi sorotan dalam beberapa bulan terakhir di Pakistan. Keputusan untuk menurunkan dirinya dari jabatan terus mencuat, seiring dengan permintaan dari oposisi politik pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
