REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menilai, tidak ada gunanya membahas sengketa Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN ke-30 yang akan diselenggarakan pada 29-30 April mendatang di Manila. Menurut Duterte, tidak akan ada yang berani menekan Cina atas aktivitas kontroversialnya di perairan strategis itu.
Mantan Walikota tersebut mencemooh pertanyaan dari seorang wartawan saat ia ditemui di Istana Kepresidenan. Wartawan itu menanyakan apakah reklamasi pulau tak berpenghuni oleh Cina di Laut Cina Selatan dan keputusan pengadilan arbitrasi internasional tahun lalu akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara?
"Siapa yang berani memberikan tekanan? Siapa yang bisa menekan Cina? Kita?" ujar Duterte, yang baru melakukan pertemuan dengan rekannya dari Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, Kamis (27/4).
Filipina menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-30 tahun ini. ASEAN dilaporkan akan bertindak lebih lembut dari biasanya terkait perselisihan di Laut Cina Selatan dan tidak akan membahas mengenai militerisasi atau pembangunan pulau oleh Cina.
Pernyataan tersebut akan menunjukkan sikap melunak dibandingkan dengan pernyataan yang dikeluarkan tahun lalu. Terlebih Duterte memilih untuk bekerja sama dengan Cina demi keuntungan bisnis dan investasinya, serta menghindari masalah kedaulatan.
Baca juga, Cina Dorong Kerja Sama di Laut Cina Selatan.
Pemerintahan Filipina sebelumnya menuduh Duterte telah mengambil posisi mengalah terhadap Cina dan tidak mempertahankan kedaulatan Filipina. Pada 2013, pendahulunya telah mengajukan kasus sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, untuk membuat catatan mengenai batas-batas maritim.
Pengadilan Arbitrase Internasional kemudian membatalkan klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Namun, di masa pemerintahan baru Filipina, Presiden Duterte justru mengatakan diskusi mengenai Laut Cina Selatan di KTT ASEAN akan membuang waktu dan tidak relevan.
"Arbitral hanyalah hak, bukan masalah teritorial. Satu-satunya pertanyaan mengenai arbitrase adalah hak, bukan yurisdiksi, bahkan bukam teritorial. Bagaimana Anda akan mengangkat masalah ini? Kita tidak bisa memaksakan keputusan arbitrase kita sendiri," ujar Duterte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
