REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Pemerintah Turki dilaporkan baru saja memecat sekitar empat ribu pejabat pemerintahan. Mereka diberhentikan karena dituduh terafiliasi dengan organisasi teroris yang membahayakan keamanan nasional.

Dilaporkan laman BBC, Ahad (30/4), mereka yang dipecat meliputi karyawan Kementerian Kehakiman, staf militer, serta sekitar seratus pilot angkatan udara. Keputusan tersebut membuat Turki dinilai tengah melakukan 'pembersihan' pasca aksi kudeta yang gagal pada Juli lalu.

Sebelumnya, Turki telah memberhentikan sekitar sembilan ribu petugas kepolisian. Seribu polisi lainnya bahkan ditangkap oleh pemerintah Turki.

Adapun alasan penangkapan dan pemberhentian ribuan petugas polisi tersebut karena mereka dituding memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen. Gulen merupakan tokoh yang dituduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang kudeta pada Juli lalu. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Gulen.

Tak hanya memecat dan menangkap pejabat pemerintahan, pada Sabtu (29/4), Turki juga memblokir situs ensiklopedia daring, Wikipedia. Turki beralasan pemblokiran Wikipedia dilakukan karena situs tersebut melakukan kampanye kotor dengan menyebut pemerintah Turki memiliki kerja sama dengan kelompok teroris.

Keputusan pemerintah Turki disebut dikritik oleh pendiri Wikipedia, Jimmy Wales. Menurutnya, kebebasan mengakses informasi adalah hak fundamental setiap individu.

Melihat serangkaian peristiwa tersebut, Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP) yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah Turki cukup khawatir. "Kami takut negara ini akan meluncur ke arah Islam konservatif di bawah pimpinan Erdogan," kata AKP dalam sebuah pernyataan.

Belum lama ini Turki baru saja menggelar referendum untuk mengubah konstitusi dan sistem pemerintahan mereka dari parlementer menjadi presidensil. Dalam referendum tersebut, lebih dari 50 persen rakyat Turki memilih "YA" untuk perubahan konstitusi dan sistem pemerintahan mereka.

Hasil tersebut merupakan kemenangan bagi Erdogan, yang notabene penggagas referendum tersebut. Dengan perubahan sistem pemerintahan, Erdogan memiliki kuasa penuh untuk mengatur pemerintahan Turki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika