REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO -- Oposisi Mali Jumat mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan, yang dikatakan "tidak mampu" untuk mengatasi berbagai masalah termasuk pemberontakan di utara.
"Kami telah mengajukan mosi kecaman seruan agar pemerintah mengundurkan diri, dan kepalanya, Moussa Mara, yang tidak mampu menyelesaikan masalah mendesak yang dihadapi negara saat ini," kata pemimpin oposisi Soumaila Cisse kepada AFP.
Mali terperosok ke dalam krisis pada Januari 2012, ketika pemberontakan Tuareg menyebabkan kudeta di ibu kota Bamako, dan gerilyawan yang terkait dengan Al-Qaida kemudian membantu Tuareg untuk menguasai gurun utara Mali.
Satu operasi militer yang dipimpin Prancis diluncurkan pada Januari 2013, menggulingkan ekstremis, tetapi gerilyawan Tuareg tetap aktif di sepanjang utara-timur negara.
"Negara kita sedang menghadapi krisis ekonomi, sosial dan keamanan yang mendalam, terutama ditandai dengan pemerintahan yang buruk dan tidak adanya virtual dialog politik," katanya saat membaca mosi tidak percaya, yang dilihat oleh AFP.
Gerakan separatis Tuareg menginginkan kemerdekaan bagi wilayah besar gurun utara yang mereka sebut "Azawad", dan telah meluncurkan beberapa pemberontakan sejak tahun 1960-an.
Pada Mei, pemberontak bentrok selama beberapa hari dengan anggota tentara yang mencoba untuk merebut kembali kendali Kidal, kota di utara negara itu yang dikenal sebagai tempat lahir gerakan separatis.
Setelah hari kekerasan di gurun utara di mana sejumlah tentara tewas, pemerintah dan tiga kelompok pemberontak utama menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada akhir Mei.
Dengan 22 anggota DPR dari empat partai, di luar 147 anggota Majelis Nasional, oposisi mendapat sedikit kesempatan untuk sukses dengan gerakannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
