REPUBLIKA.CO.ID, MANILA – Komisi Hak Asasi Manusia Filipina mengutuk ucapan Presiden Rodrigo Duterte baru-baru ini di hadapan tentara di kota Iligan. Di mana dia mengklaim akan bertanggung jawab secara pribadi jika ada tentara yang melakukan pemerkosaan saat darurat militer di Provinsi Mindanao Selatan, tepatnya di Marawi. Duterte juga telah menegaskan bahwa pernyataannya tersebut hanya lelucon.
“Pemerkosaan tidak pernah menjadi lelucon,” kata Direktur Komisi Urusan Publik dan Komunikasi Jacqueline Ann C. de Guia dalam sebuah pernyataan yang dikutip Assian Correspondent, Senin (29/5).
“Perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan yang menangggung beban kekerasan yang sedang berlangsung, juga bukan objek ejekan.”
De Guia mendesak pemerintah dan pasukan keamanan untuk tetap setia pada peran mereka sebagai pembela hak asasi manusia dan martabat semua rakyatnya. Terlepas dari keadaan apa pun.
“Kami mendorong kepatuhan setia mereka terhadap pedoman baru-baru ini yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan Nasional dan Kepolisian Nasional Filipina yang menyatakan supremasi huku dan keutamaan hak asasi manusia, terutama selama darurat militer,” ujarnya.
De Guia juga mengungkapkan simpatinya kepada keluarga dan kerabat penduduk Marawi yang kehilangan orang-orang yang dicintainya selama pertempuran berlangsung.
“Ketika kita bekerja menuju resolusi konflik ini segera, semoga kita semua bersatu dalam mencegah korban lebih lanjut dari orang-orang yang rentan dan terpinggirkan, baik melalui kata-kata atau perbuatan. Terutama saat ini Kota Islam Marawi sedang menghadapi bulan suci Ramadhan seperti Muslim-muslim lain di dunia.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika
