REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Lembaga hak asasi manusia Amnesty International, pada Rabu (18/10), menerbitkan sebuah laporan tentang operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine.
Dalam laporan tersebut, Amnesty menyatakan militer Myanmar bertanggung jawab dan terbukti membantai ratusan pria, wanita, dan anak-anak dalam sebuah kampanye sistematis untuk mengusir Muslim Rohingya.
Laporan Amnesty International ini disusun setelah mewawancarai lebih dari 120 orang Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Setidaknya ratusan orang tewas oleh pasukan keamanan yang mengepung desa, menembak penduduk melarikan diri. "Pasukan juga membakar bangunan rumah, membakar mati orang tua, orang sakit, dan orang cacat yang tidak dapat melarikan diri," kata Amnesty dalam laporannya.
Laporan tersebut juga menyingkap perihal pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan militer Myanmar. Misalnya, di beberapa desa, para perempuan dan anak perempuan Rohinhya diperkosa dan mengalami aksi kekerasakseksual.
Para saksi yang diwawancara berulang kali menggambarkan sebuah lencana pada seragam pasukan keamanan yang menyerang dan mengubrak-abrik desa mereka. Ketika ditunjukkan berbagai lencana yang digunakan tentara Myanmar, para saksi secara konsisten memilih lencana milik Komando Barat Myanmar.
Peneiliti krisis Amnesty International Matthew Wells telah menghabiskan waktu beberapa pekan di zona perbatasan Bangladesh-Myanmar guna menyusun laporan terkait Rohingya ini. Ia mengatakan, Amnesty berencana mengeluarkan laporan lain dalam beberapa bulan mendatang untuk memeriksa tanggung jawab pidana individual, termasuk komandan tertentu, dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam penyerangan.
Wells mengungkapkan, ada indikasi yang kredibel bahwa beberapa ratus orang terbunuh di lima desa yang menjadi fokus pelaporan AmnestyInternational. Mengingat puluhan desa di wilayah Rakhine utara telah ditargetkan dengan cara yang sama. "Jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi,katanya.
Ia mengatakan citra satelit, dipekuat dengan keterangan para saksi, menunjukkan bahwa permukiman rohingya, termasuk masjid-masjid telah dibakar seluruhnya di desa-desa. Sementara wilayah non-Rohingya yang hanya berjarak satu atau dua ratus meter, sama sekali tak tersentuh operasi. "Ini berbicara tentang bagaimana terorganisirnya dan terencananya operasi ni dengan baik oleh militer Myanmar dan betapa tekadnya tersebut untuk mendepak populasi Rohingya ke luar darinegara tersebut," ujar Wells.
Amnesty International menilai Dewan Keamanan PBB sudah sepatutnya memberlakukan embargo senjata secara komprehensif terhadap Myanmar dan menjatuhkan sanksi keuangan terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab ataspelanggaran-pelanggaran kemanusiaan.
Dewan Keamanan PBB harus mencari opsi untuk membawa pelaku ke pengadilan berdasarkan hukum internasional jika otoritas Myanmar tidakbertindak cepat. "Sudah saatnya masyarakat internasional bergerak melampauikemarahan publik dan mengambil tindakan untuk mengakhri kampanye-kampanyekekerasan yang telah mendorong lebih dari setengah populasi Rohingya keluardari Myanmar," ujar Amnesty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
