REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Acara peringatan ke-20 tahun sejak pengembalian Hong Kong kepada Pemerintah Cina digelar pada Sabtu (1/7). Presiden Xi Jinping dan pemimpin baru kota itu, Carrie Lam tampak mengikuti serangkaian prosesi, diantaranya upacara pengibaran bendera.
Serangkaian acara peringatan yang dihadiri Xi dan Carrie berlangsung dalam penjagaan pasukan keamanan dan polisi yang sangat ketat. Bersamaan dengan berlangsungnya acara, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh demonstran pro-demokrasi digelar.
Namun, aksi protes tersebut banyak diwarnai dengan kericuhan yang berujung bentrokan. Pasukan keamanan dilaporkan telah menahan setidaknya sembilan orang demonstran sepanjang acara peringatan itu berlangsung.
Menurut laporan, peserta aksi protes yang berasal dari partai-partai pro-demokrasi, yaitu Demosisto dan Sosial Demokrat tengah menggelar unjuk rasa rutin. Mereka seluruhnya berkumpul dan berjalan ke alun-alun di distrik Wanchai, saat upacara pengibaran bendera dilakukan.
Beberapa hal yang disuarakan oleh pengunjuk rasa adalah hak untuk demokrasi lebih besar bagi Hong Kong dan pembebasan oleh Xiaobo, seorang yang dianggap sebagai pembangkang oleh Pemerintah Cina. Namun, tanpa adanya peringatan apapun polisi dilaporkan menghentikan demonstrasi.
Beberapa di antara demonstran terlihat ditangkap dan dihentikan. Kemudian, sejumlah orang yang diyakini pendukung Pemerintah Cina berdatangan serta menyerang peserta aksi protes tersebut. Mereka juga meneriakkan kata-kata yang melecehkan demokrasi.
Sejak kedatangan Xi ke Hong Kong pada 29 Juni lalu, aksi protes telah digelar sebagian orang di kota itu. Kunjungannya kali ini untuk acara peringatan pengembalian Hong Kong kepada Pemerintah Cina menjadi yang pertama kali sejak 2013.
Hong Kong secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Cina dari Pemerintah Inggris pada 1 Juli 1997. Meski demikian, di kota itu ditetapkan otonomi khusus yang menjamin independensi peradilan. Hal ini berbeda secara keseluruhan dengan aturan yang ditetapkan di wilayah Negeri Tirai Bambu lainnya.
Dalam acara peringatan, Xi menyampaikan pidato yang mengatakan bahwa Hong Kong telah menikmati kebebasan lebih luas dibandingkan sebelumnya. Namun, ia menekenkan, bahwa tindakan-tindakan yang menentang Pemerintah Cina dari orang-orang yang ada di sana tidak akan dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
"Setiap usaha untuk membahayakan kedaulatan dan keamanan Cina atau menentang kekuatan pemerintah pusat, serta menggunakan Hong Kong untuk melakukan kegiatan infiltrasi dan sabotase adalah tindakan yang melintasi garis merah dan secara mutlak tak diizinkan," ujar Xi dilansir BBC, Sabtu (1/7).
Selama ini, Pemerintah Cina yang berpusat di Ibu Kota Beijing berjanji bahwa sistem kapitalis Hong Kong tidak akan berubah setidaknya hingga 50 tahun. Namun, pihaknya tidak mengatakan apa yang mungkin terjadi setelah jangka waktu yang disebutkan berakhir.
Banyak warga Hong Kong yang memiliki kekhawatiran bahwa kota itu nantinya memiliki aturan yang tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah lainnya di daratan Cina. Selama ini, pemerintah negara itu dikenal dengan prinsip non demokrasi.
Tak jarang, orang-orang yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah dibungkam secara paksa. Ketakutan pengaruh sistem komunis yang dianut oleh Cina secara keseluruhan pada akhirnya juga ditetapkan di Hong Kong.
Diantaranya adalah dengan dugaan terjadinya penculikan agen penerbit buku asal Hong Kong yang merilis bacaan mengenai isu politik Cina. Kemudian, dua anggota parlemen yang terpilih sebagai dewan legislatif kota didiskualifikasi tanpa sebab yang jelas. Mereka selama ini dikenal menjadi sosok yang pro-demokrasi dan kerap menyurakan prinsip itu.
Gelombang protes dari warga yang mendukung demokrasi dalam tiga hari terakhir ini juga dilaporkan membuat 26 aktivis ditangkap. Namun, salah satunya yang diektahui berasal dari Partai Demosisto telah dibebaskan dengan syarat harus melapor kembali pada September mendatang.
Pada hari pertama kunjungan Xi ke Hong Kong kali ini, demonstran menyuarakan agar demokrasi harus ditegakkan sepenuhnya atas kota. Pemerintah Cina diminta tidak lagi memberi tekanan kepada orang-orang yang menginginkan prinsip keadilan dijunjung setinggi-tingginya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
