REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin baru Hong Kong, Carrie Lam resmi dilantik pada Sabtu (1/7). Pelantikan ini menjadi sebuah babak baru bagi kota yang terbagi atas kekuasaan Pemerintah Cina sekaligus orang-orang yang pro-demokrasi di negara itu.
Dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (1/7), perempuan berusia 59 tahun itu selama ini dipandang sebagai salah satu sosok yang didukung oleh pemerintah pusat. Pada Maret lalu, Carrie terpilh berdasarkan keputusan komite pemilihan umum (pemilu) yang sebagian besar anggotanya pro-Beijing.
Anggota komite ini selain mendukung pemerintah pusat, pada umumnya juga mewakili sejumlah kelompok dengan kepentingan khusus, termasuk diantaranya mereka yang bergerak di bidang properti, pertanian, pendidikan, dan kedokteran.
Sejumlah kritikus berpendapat dengan kepemimpinan Carrie akan semakin memecah polarisasi masyarakat di kota itu. Sejak tiga tahun lalu, gelombang protes dari orang-orang yang pro-demokrasi dan menuntut agar tidak ada pengaruh apa pun dari Pemerintah Cina melanda Hong Kong.
Bac: Hong Kong Resmi Dipimpin Perempuan
Sebelum menjadi pemimpin eksekutif Hong Kong saat ini, Carrie menjabat sebagai wakil pendahulunya, Leung Chun-ying. Sosok ini jauh dikenal sebagai boneka dari pemerintah yang berpusat di Ibu Kota Beijing.
Beberapa saat setelah Carrie terpilih, sejumlah aksi protes dari kelompok pro-demokrasi berlangsung. Mereka menuding bahwa proses pemilihan itu adalah sebuah tipuan.
Menurut jajak pendapat, pesaing Carrie, mantan kepala keuangan John Tsang, lebih disukai oleh banyak warga Hong Kong. Kandidat lainnya dalam pemilihan saat itu adalah pensiunan hakim Woo Kwok-hing.
Tak sedikit yang juga menyebut Carrie sebagai sosok 'penjilat' karena berhasil menjadi orang kepercayaan Pemerintah Cina. Namun, di balik kontroversi terhadap dirinya, ibu dari dua anak itu dikenal sebagai seseorang yang tangguh.
Pada 2007, Carrie seorang diri pernah menghadapi massa yang melakukan aksi protes atas pembongkaran dermaga bersejarah yang dibangun pada masa penjajahan Hong Kong. Kemudian pada 2014, ia juga menemui perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi protes terbesar dan membahas mengenai reformasi politik.
Pada akhirnya, para demonstran yang juga banyak diwakili aktivis pro-demokrasi gagal memenangkan konsesi untuk reformasi politik, termasuk membuat tuntutan mereka tentang adanya pemilihan yang sepenuhnya menganut prinsip kebebasan di Hong Kong tak dapat tercapai.
Hong Kong secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Cina dari Pemerintah Inggris pada 1 Juli 1997. Meski demikian, di kota itu ditetapkan otonomi khusus yang menjamin independensi peradilan. Hal ini berbeda secara keseluruhan dengan aturan yang ditetapkan di wilayah Negeri Tirai Bambu lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
