REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Muhammad Mursi menyatakan negaranya tidak akan membagi aliran Sungai Nil setelah Ethiopia membuat proyek bendungan raksasa.

"Kita tidak bisa membiarkan bahkan satu tetes air Nil yang akan terpengaruh," kata Mursi dilansir Al-Arabiya, Rabu (5/6).

Pernyataan tersebut muncul menanggapi laporan komisi tripartit Mesir-Sudan-Ethiopia yang ingin menguba Nil Biru menjadi proyek bendungan raksasa. Hal itu memicu kekhawatiran dampak yang besar pada hilir sungai di Mesir dan Sudan.

"Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan air Mesir," ujar Mursi.

Pejabat Mesir memperkirakan langkah Ethiopia akan sangat teknis dan tidak akan mengubah aliran air yang vital bagi Mesir dan Sudan. Namun, penasehat Mursi, Khaled al-Kazzaz mengatakan masalah tersebut bagian dari keamanan nasional Mesir. 

Dia menegaskan Kairo menentang semua proyek yang dapat mempengaruhi aliran sungai Nil. Ethiopia mulai mengalihkan Nil Biru sepanjang 500 meter dari alur alamiahnya untuk membangun 4,2 miliar dolar AS proyek PLTA yang dikenal dengan Grand-Renaissance Dam.

Tahap pertama pembangunan diperkirakan akan selesai dalam tiga tahun dengan kapasitas 700 megawatt (MW). Setelah selesai semua, bendungan akan berkapasitas 6.000 megawatt (MW).

Mesir mempercayai hak sejarah terhadap sungai Nil dijamin dua perjanjian dari 1929 dan 1959 yang memungkinkan pemanfaatan 87 persen aliran sungai Nil dan memberikan veto kekuasaan atas proyek hulu. 

Tapi. kontrak baru yang ditandatangani pada 2010 oleh negara-negara Lembah Sungai Nil lainnya termasuk Ethiopia memungkinkan mereka bekerja para proyek sungai tanpa persetujuan dari Kairo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika