Rabu 12 Jul 2017 05:36 WIB

Turki Tangkap 105 Pekerja IT Terkait Percobaan Kudeta 2016

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menetapkan status darurat selama tiga bulan, Rabu (20/7/2016), menyusul kudeta gagal pada sepekan sebelumnya.
Foto: Kayhan Ozer/Pool Photo via AP
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menetapkan status darurat selama tiga bulan, Rabu (20/7/2016), menyusul kudeta gagal pada sepekan sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Pihak berwenang Turki memerintahkan penangkapan 105 orang yang bekerja dalam bidang teknologi informasi yang diyakini telah terlibat dalam percobaan kudeta militer setahun yang lalu, menurut kantor berita negara Anadolu, Selasa.

Pada tahun lalu, telah terjadi operasi polisi berkelanjutan yang menargetkan orang-orang yang dicurigai memiliki tautan ke ulama Islam yang tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, yang dituduhkan Ankara mendalangi kudeta yang gagal pada 15 Juli.

Polisi sejauh ini telah menahan 52 orang dari 105 orang yang ditargetkan oleh surat perintah penangkapan di delapan provinsi, termasuk mantan staf dari dewan riset ilmiah Turki TUBITAK dan otoritas telekomunikasi, kata Anadolu.

Disebutkan bahwa tersangka diyakini pengguna ByLock, sebuah aplikasi pesan terenkripsi yang menurut pemerintah digunakan oleh pengikut Gulen. Gulen membantah terlibat dalam usaha pengambambilalihan militer itu.

Pada Senin, Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 72 pegawai universitas, termasuk mantan penasihat pemimpin oposisi utama yang melakukan demonstrasi massal pada Minggu untuk memprotes tindakan keras pada tahun lalu.

Sekitar 50.000 orang telah ditangkap dan 150.000 pegawai negara bagian termasuk guru, hakim dan tentara telah ditangguhkan dalam peraturan darurat yang diberlakukan pada akhir Juli.

Kelompok hak asasi manusia dan kritikus pemerintah mengatakan Turki bergerak menuju otoritarianisme selama bertahun-tahun, sebuah proses yang mereka katakan dipercepat sejak upaya kudeta dan referendum pada April yang memberi Presiden Tayyip Erdogan kekuatan baru.

Pemerintah mengatakan tindakan keras dan perubahan konstitusional tersebut diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan. Lebih dari 240 orang tewas dalam percobaan kudeta itu.

Sebelumnya pihak berwenang Turki menyita atau menunjuk administrator bagi 965 perusahaan dengan total penjualan tahunan sekitar 21,9 miliar lira atau 6 miliar dolar AS sejak percobaan kudeta Juli 2016, kata Wakil Perdana Menteri Nurettin Canikli.

Di bawah peraturan darurat yang diberlakukan setelah kudeta, pihak berwenang Turki mengambil alih perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan pengikut Fethullah Gulen, ulama Muslim yang berbasis di Amerika Serikat, yang dipersalahkan oleh Ankara pada kudeta militer yang gagal.

Ke-965 perusahaan di bawah kendali manajemen negara itu, berada di 43 provinsi di Turki, dan memiliki aset total sebanyak 41 miliar lira atau 11,3 miliar dolar serta mempekerjakan 46.357 orang, Canikli mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis.

Turki menguasai sebuah bank, perusahaan industri dan perusahaan media sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perusahaan yang dituduh memiliki hubungan dengan Gulen. Gulen telah membantah terlibat dalam kudeta itu.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement