Selasa 18 Jul 2017 17:36 WIB

Mesir Akhiri Perjalanan Bebas Visa Bagi Warga Qatar

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Pertemuan empat Menteri Luar Negeri negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi dan Mesir di Kairo, 5 Juli 2017. Mereka membahas langkah mereka terhadap Qatar.
Foto: Khaled Elfiqi, Pool via AP
Pertemuan empat Menteri Luar Negeri negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi dan Mesir di Kairo, 5 Juli 2017. Mereka membahas langkah mereka terhadap Qatar.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Kementerian Luar Negeri Mesir pada Senin (17/7) telah mengumumkan berakhirnya perjalanan bebas visa untuk warga Qatar. Dengan demikian, warga Qatar kini harus mengajukan visa bila ingin memasuki Mesir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid mengatakan, bebas visa ini masih bisa dimanfaatkan untuk kalangan tertentu. "Pembatasan visa tidak akan berdampak pada pasangan dan anak-anak warga Mesir serta warga Qatar yang sedang belajar di universitas negeri Mesir," ucapnya seperti dilaporkan laman Aljazirah, Selasa (18/7).

Menurut Zeid, langkah ini diambil mengingat krisis yang sedang terjadi antara Mesir dengan Qatar. "Tidak masuk akal terus membuat pengecualian untuk Qatar dan memberinya hak istimewa mengingat posisi saat ini," ujarnya.

Laporan media Mesir, Ahram, mengutip sumber di Bandara Internasional Kairo mengatakan, keputusan tentang visa tersebut akan diimplementasikan pada Rabu atau Kamis esok.

Media Mesir, Ahram, melaporkan langkah tersebut akan mempengaruhi, tidak hanya pemegang paspor biasa, tetapi juga mereka yang memiliki dokumen perjalanan diplomatik atau khusus.

Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade seluruh akses dari dan menuju negara tersebut.

Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung dan penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut segera dibantah oleh Doha.

Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi. Qatar bahkan menyatakan bahwa tuntutan itu merupakan intervensi terhadap kedaulatannya.

Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement