REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Ketika Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang (UU) yang akan menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia pada Rabu (2/8), Eropa menyatakan penentangannya. UU tersebut bertujuan untuk menghukum Moskow atas campur tangannya dalam pemilihan presiden AS 2016 dan membatasi kemampuan presiden untuk secara sepihak mencabut sanksi tersebut.
"Dengan membatasi fleksibilitas Eksekutif, UU ini membuat Amerika Serikat sulit melakukan kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika dan akan mendorong Cina, Rusia, dan Korea Utara untuk lebih dekat bersama-sama," kata Trump dalam sebuah pernyataan, saat melakukan penandatanganan, dikutip The Atlantic.
Selain itu, secara mengejutkan Trump mengatakan UU tersebut telah menyakiti kepentingan sekutu AS di Eropa. Hal ini mengherankan bukan hanya karena Trump selama ini telah bersikap skeptis terhadap hubungan negaranya dengan sekutu di Eropa, tetapi juga Eropa adalah mitra AS dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Krimea pada 2014.
Akan tetapi, sanksi kali ini cukup berbeda. Para pemimpin Eropa telah bersikap sangat vokal dalam menentang UU tersebut sejak disetujui oleh DPR pekan lalu, dengan alasan sendiri.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memperingatkan adanya potensi gangguan terhadap pasar energi Eropa. Menurutnya, sanksi tersebut dapat secara tidak sengaja mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa yang terlibat dalam jaringan pipa ekspor energi Rusia.
Salah satu pipa ekspor tersebut, Nord Stream 2, yang bertujuan untuk membawa gas alam dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik, melibatkan beberapa perusahaan Eropa. "'America First' bukan berarti kepentingan Eropa berada di urutan terakhir," kata Juncker.
Ia menambahkan, Komisi Eropa akan bertindak dalam hitungan hari jika kekhawatiran mereka ini tidak segera ditangani. Jerman, dalam kesempatan terpisah, menyarankan AS untuk menggunakan sanksi tersebut bagi kepentingan gas alamnya sendiri.
Pada 2014, ketika Uni Eropa memberikan sanksi bagi perusahaan energi Rusia di samping AS dan Kanada, gas dikecualikan karena banyaknya negara anggota UE yang bergantung pada pasokan dari Rusia. Bahkan saat itu, sanksi tersebut diperkirakan menelan biaya dari Uni Eropa sebanyak 100 miliar euro.
Seperti yang dicatat Trump dalam pernyataan penandatanganannya, UU tersebut mendapatkan beberapa revisi untuk mengatasi masalah Eropa dan Brussels tampaknya sangat optimis. Juncker, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (2/8) mengatakan Kongres AS kini juga telah berkomitmen bahwa sanksi hanya akan diterapkan setelah berkonsultasi dengan sekutu negara tersebut.
"Dan saya percaya kita masih sekutu A.S," ungkapnya. Menurutnya, bagaimanapun juga, Uni Eropa memiliki hak untuk membalas jika sanksi AS merugikan perusahaan Uni Eropa yang terlibat dalam sektor energi Rusia.
"Kita harus mempertahankan kepentingan ekonomi kita ketika berhadapan dengan Amerika Serikat," katanya. "Dan kami akan melakukan itu."
Pembalasan yang diberikan Uni Eropa dapat mencakup penerapan peraturan untuk melindungi diri dari kebijakan AS. Uni Eropa bahkan dapat mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia. Tindakan semacam itu juga harus memerlukan persetujuan dari 28 negara anggota Uni Eropa.
Moskow juga mengajukan keberatan. Perdana Menteri Rusia Dimitry Medvedev mengatakan Washington telah mengumumkan perang dagang terhadap Rusia.
Ia menambahkan, harapan untuk memperbaiki hubungan Rusia dengan pemerintah AS yang baru telah mati. Medvedev juga mengkritik Trump karena telah menunjukkan impotensi karena telah memberikan kekuasaan eksekutif kepada Kongres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
