REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) mengirim petugas ke desa perbatasan Panmunjom untuk menelepon pemerintah Korea Utara (Korut) pada pukul 09.00 dan 16.00 waktu setempat setiap harinya. Namun selama 18 bulan, Korut mengabaikan panggilan itu.
Kementerian Unifikasi didedikasikan untuk memperbaiki hubungan damai antara kedua negara. Ketika Korut melakukan uji coba senjata nuklir, Kementerian Unifikasi Korsel menghadapi krisis yang cukup berat.
Kementerian ini sempat menjadi salah satu kementerian paling kuat di Seoul. Instansi itu memiliki peran sentral terkait dua pertemuan bersejarah antara para pemimpin kedua negara Korea dan telah meluncurkan proyek ekonomi bersama pada 2000-an.
Namun kejayaan itu telah hilang setelah hampir satu dekade Korsel dipimpin oleh konservatif garis keras. Selain itu, Korut juga semakin pesat melakukan pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir.
Masalah nuklir telah menjadi jauh lebih besar dari sekedar persoalan di Semenanjung Korea. Korut telah meluncurkan rudal jarak menengah di atas Jepang dan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang diduga dapat mencapai dataran AS.
Dunia telah merespon dengan meningkatkan sanksi dan tekanan militer terhadap Pyongyang. Di Korsel, keputusan terpenting mengenai Korut saat ini bergantung pada Presiden, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.
Sementara Kementerian Unifikasi hanya diperintahkan untuk menyampaikan informasi terkait uji coba rudal dan propaganda Pyongyang. "Anda membutuhkan kedua tangan untuk bertepuk tangan, tapi tangan Korut sama sekali tidak menanggapi," kata Baik Tae-hyun, juru bicara Kementerian Unifikasi, dikutip New York Post.
"Kondisi ini tidak akan seperti ini selamanya. Ada saat-saat semuanya butuh waktu cukup lama, satu dua tahun, untuk mencairkan hubungan setelah masa permusuhan," kata Baik.
Terpilihnya presiden liberal pada Mei lalu, yang mengakhiri sembilan tahun pemerintahan konservatif di Korsel, telah memunculkan harapan. Namun Pyongyang tetap mengabaikan proposal yang dikeluarkan Kementerian Unifikasi pada Juli untuk mengadakan perundingan militer dan Palang Merah antar Korea. Tidak jelas apa lagi yang harus atau dapat dilakukan oleh Kementerian Unifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
