REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu) Retno Marsudi bertolak menuju Myanmar, Ahad (3/9) sore. Kunjungan ini akan dimanfaatkan Retno untuk bertemu Aung San Suu Kyi dan membahas krisis Rohingya di negara bagian Rakhine.
“Atas perintah presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor atau Menlu Myanmar Aung San Suu Kyi,” ungkap Retno melalui keterangan pers yang diterima Republika.co.id.
Selain bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Retno juga direncanakan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden U Kyaw Tint Swe, dan Penasihat Keamanan Nasional U Thaung Tun. “Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan dan juga harapan dunia internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan,” ucap Retno.
Terkait eskalasi yang terjadi di Rakhine, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Myanmar untuk segera meredam dan memulihkan situasi keamanan serta stabilitas di daerah terkait. Retno Marsudi juga dilaporkan terus menjaga komunikasi dengan beberapa tokoh, antara lain Penasihat Keamanan Nasional Myanma U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan sekretaris jenderal PBB, sekaligus Ketua Advisory Commission on Rakhine State Kofi Annan.
Komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh tadi dimaksudkan untuk mengetahui situasi di Rakhine. Hal itu termasuk upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan.
Pada 31 Agustus lalu, Retno Marsudi telah meluncurkan program Humanitarian Assistance for Sustainable Community untuk Myanmar. Program ini merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar.
Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine. Bantuan senilai 2 juta dolar AS yang merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia itu nantinya akan dipecah untuk empat jenis program, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan kapasitas.
Dalam keterangan persnya, Retno mengungkapkan bahwa dirinya juga aktif menjalin komunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres. Menurut Retno, Guterres sangat mengapresiasi peran dan kontribusi Indonesia untuk menyelesaikan krisis Rohingya di Rakhine. “Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” ujar Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
