REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis Rohingya. Inggris dan Swedia meminta pertemuan tersebut digelar pada Rabu (13/9) esok.
Desakan agar diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mencuat setelah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra''ad Al Hussein memperingatkan bahwa apa yang terjadi di Myanmar merupakan bentuk pembersihan etnis. Oleh sebab itu, Hussein menyerukan agar pasukan keamanan Myanmar segera menghentikan tindakan brutalnya terhadap etnis Rohingya.
"Saya meminta pemerintah Myanmar untuk mengakhiri operasi militernya yang kejam, dengan pertanggungjawaban atas semua pelanggaran yang telah terjadi, dan untuk membalikkan pola diskriminasi yang parah dan meluas terhadap populasi Rohingya," ujar Huseein seperti dilaporkan laman Aljazirah, Selasa (12/9).
Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina juga telah meminta Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis Rohingya. "Myanmar telah menciptakan masalah ini dan mereka harus menyelesaikannya. Kami menginginkan hubungan damai dengan tetangga kami," katanya ketika mengunjungi salah satu kamp pengungsi Rohingya di zona perbatasan Bangladesh.
Hasina pun mendesak Myanmar untuk menarik dan memukimkan kembali ratusan ribu pengungsi Rohingya di negaranya. Menurutnya, Myanmar sudah sepatutnya melihat kondisi pengungsi dengan perspektif kemanusiaan.
"Pesan pribadi saya sangat jelas, bahwa mereka (Myanmar) mempertimbangkan situasi ini dengan mata kemanusiaan. Karena orang-orang ini, anak-anak, perempuan, mereka menderita. Mereka adalah milik Myanmar," kata Hasina ketika mengunjungi sebuah kamp pengungsi di zona perbatasan Bangladesh, seperti dilaporkan laman BBC, Selasa (12/9).
Hasina mengaku cukup heran mengapa Pemerintah Myanmar seolah menyangkal eksistensi etnis Rohingya. "Ratusan tahun mereka tinggal di sana. Bagaimana mereka bisa menyangkal bahwa mereka (Rohingya) bukan warganya?" ujarnya.
Kendati demikian, Hasina menegaskan Bangladesh siap untuk menampung sementara ratusan ribu pengungsi Rohingya yang telah menjadi korban kekerasan militer Myanmar. Perlindungan dan penampungan akan diberikan hingga Myanmar siap memukimkan kembali etnis Rohingya di negaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
