REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi mendesak pemerintah mengirim lebih banyak pasukan ke Myanmar barat guna memulihkan perdamaian di wilayah yang dilanda pertikaian warga Budha dengan Muslim Rohingya.
Peraih Nobel yang dikritik karena gagal secara khusus mengutuk perlakuan pembantaian Muslim Rohingya itu menyerukan pengakhirian kerusuhan di negara bagian Rakhine. Kerusuhan yang menewaskan sedikit-dikitnya 180 orang dan 110.000 lagi mengungsi sejak Juni.
"Setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas atau etnis dan agama," katanya dalam satu pernyataan yang disiarkan dengan para anggota parlemen dari partai etnis minoritas pada Rabu.
San Suu Kyi mengatakan pasukan keamanan harus banyak dikirim untuk memulihkan perdamaian, stabilitas dan aturan hukum untuk Rakhine. Wilayah dimana konflik terbaru pada bulan lalu menewaskan sejumlah orang.
Pernyataan itu menyusul pertemuan Komite Parlemen tentang Peraturan Hukum dan Stabilitas yang dipimpin San Suu Kyi. Namun, pernyataan itu tidak menyebutkan nama Rohingya. San Suu Kyi menyebutnya 'kekhawatiran etnis Rakhine' dalam pertemuan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
