REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Cina dinilai mengalami kemunduran dalam penegakkan hak asasi manusia (HAM). Badan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR) menyatakan Presiden Cina Xi Jinping belum membawa perubahan signifikan tentang pelanggaran HAM di negara tersebut.
Dalam sebuah laporan yang dilansir Reuters, UNHCR mengatakan catatan pelanggaran HAM Cina malah semakin meningkat pascatransisi kekuasaan di Ibu Kota Beijing 2012. Pemerintahan Jinping, disebut UNHCR lebih bertangan dingin ketimbang pendahulunya.
Terbukti dengan maraknya penangkapan aktivis sejak Jinping menguasai Partai Komunis Cina (PKC) dan dilantik menjadi presiden awal tahun ini. Diketahui 16 aktivis antikorupsi belum pulang kerumah. Para tahanan itu dituduh mengganggu ketertiban umum dengan kampanye anti korupsi.
Reuters melaporkan ke-16 aktivis itu dipenjarakan lantaran kerap mendesak pemerintah mengumumkan jumlah harta para pejabat. ''Presiden Jinping memastikan Cina kedalam kemunduran dalam persoalan hak asasi,'' kata seorang pengacara aktivis Cina, Mo Shaoping, Selasa (22/10).
Sementara itu, persoalan kebijakan terhadap Tibet pun dijadikan salah satu faktor kemunduran HAM di Cina. Masih menurut Reuters, eksplorasi tidak manusiawi di wilayah 'jajahan' Tirai Bambu itu telah membuat banyaknya angka kematian.
Ironis, kematian itu dilakukan lewat aksi protes masyarakat Tibet.Dikatakan, terpilihnya Jinping sebagai presiden, sebenarnya diharapkan menyembuhkan hubungan kepercayaan antara Cina dan Tibet. Jinping punya darah keturunan seorang reformis dari garis ayahnya.
Masyarakat Tibet meyakinkan diri agar sikap represif Beijing berubah di tangannya. Sejak 2009, tercatat 120 Biksu Tibet nekat melakukan bakar diri akibat tindakan nonagamis Beijing terhadap kawasan relijius di dataran tinggi Himalaya itu.
Di daerah Provinsi Sichuan, Gansu, dan Qinghai dicontohkan sebagai wilayah terparah mengalami kemerosotan budaya. Cina menolak penyebarluasan agama di wilayah tersebut. Bahasa dan budaya lokal pun ikut musnah. Nasib sama dialami Bangsa Uighur di Provinsi Xinjiang.
Laporan UNHCR tersebut direncanakan untuk dilaporkan ke Majelis HAM PBB di Jenewa bulan mendatang. Sebanyak 47 negara peserta panel HAM akan hadir mendengarkan laporan HAM ditiap-tiap negara. Meski tidak mengikat, namun laporan UNHCR ditaksir jadi bahan kritikan tajam buat Cina.J
Ikuti Whatsapp Channel Republika
