REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Anggota parlemen Spanyol menolak permintaan otoritas Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 9 November. Usulan referendum itu ditolak meskipun dukungan dari gerakan separatis sangatlah besar di wilayah tersebut.
Catalonia yang memiliki bahasa sendiri ini sebelumnya telah mengirimkan wakilnya ke Spanyol untuk mengajukan referendum ini. Dilansir dari BBC, setelah tujuh jam perdebatan, sebanyak 299 anggota parlemen memberikan suara menentang pergerakan tersebut.
Sedangkan, 47 suara lainnya menyetujui referendum dan satu orang tak memberikan suara. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy sebelumnya memperingatkan bahwa referendum tersebut dapat menyebabkan bencana ekonomi baik untuk Spanyol dan Catalonia.
Rencana pemisahan diri Catalonia dari Spanyol telah memicu adanya perdebatan konstitusional selama berbulan-bulan. Wilayah tersebut telah mendapatkan otonomi secara luas, namun, krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan timbulnya nasionalisme Catalonia.
Seluruh partai utama Spanyol, termasuk Partai Popular konservatif dan partai oposisi Sosialis, menolak petisi tersebut. Sedangkan, Catalonia dan partai-partai nasionalis Basque memberikan dukungan suaranya.
Perdana Menteri Rajoy kembali menegaskan pendapatnya bahwa referendum merupakan tindakan ilegal. Pasalnya, referendum diselenggarakan di bawah undang-undang Spanyol. Referendum kedaulatan harus diselenggarakan secara nasional dan bukan secara regional, lanjutnya.
"Bersama kita semua menang, tetapi apabila berpisah, kita semua akan kalah. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah perasaan. Saya tidak bisa membayangkan Spanyol tanpa Catalonia, atau Catalonia keluar dari Eropa," katanya di depan anggota parlemen. Lanjut Rajoy, ia mengaku akan menempuh jalur pengadilan untuk menghentikan langkah pemerintah Catalonia melakukan referendum.
Sementara itu, Presiden Catalonia Artur Mas mengatakan pemerintahannya akan menekan rencana diadakannya referendum pada November. "Beberapa orang merasa langkah ini merupakan keputusan terakhir dari masalah ini, tetapi sebagai presiden Catalonia, saya mengatakan ini bukanlah akhir," katanya.
Lanjutnya, otoritas Catalonia pun akan mencari mekanisme yang legal untuk melanjutkan perundingan terkait referendum. "Mereka tidak akan menyetujui, tetapi mereka tidak akan menghentikan keinginan warga Catalonia," lanjutnya seperti dilansir dari Reuters.
Mas pun mengatakan langkah selanjutnya, pihaknya akan menentang keputusan parlemen dan akan tetap menyelenggarakan referendum yang telah direncanakan pada 9 November. Meskipun begitu, Mas pun mengisyaratkan tidak akan melanggar hukum. Sehingga, jika refendum dihentikan oleh pengadilan, diperkirakan ia akan menggunakan pemilu pada 2016 di Catalonia untuk meraih suara kemerdekaan.
Ketegangan antara pemerintah Spanyol dan pemerintah lokal Catalonia telah meningkat beberapa akhir ini. Pemerintah daerah Catalonia mengumumkan pada Desember bahwa pihaknya telah memutuskan menyelenggarakan referendum apakah akan menjadi negara bagian atau menjadi negara yang merdeka.
Pemerintah daerah Catalonia memiliki sejarah panjang dalam upayanya untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah termaju dengan populasi sebanyak 7.5 juta dan telah menyumbang seperlima perekonomian Spanyol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
