Kamis , 14 September 2017, 16:02 WIB

Fatah Kunjungi Kairo Bahas Persatuan Palestina

Rep: Puti Almas/ Red: Teguh Firmansyah
Faksi gerakan Islam di Palestina: Hamas dan Fatah
Faksi gerakan Islam di Palestina: Hamas dan Fatah

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Delegasi Fatah, sebagai salah satu faksi politik terbesar Palestina akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Kairo, Mesir. Rencanya mereka bersama dengan pemerintah negara itu membahas isu-isu utama mengenai rekonsiliasi Palestina pada Jumat (15/9).

Di antara delegasi Fatah yang hadir dalam kunjungan ini adalah anggota komite pusat dan kepala blok parlemen faksi Azzam Al Ahmad. Kemudian Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina Hussein Al Sheikh. Tak ketinggalan ada Rawhi Fattouh yang juga anggota komite pusat sekaligus komisioner hubungan internasional.

Hingga saat ini belum diketahui apakah delegasi Fatah ke Mesir akan dipertemukandengan delegasi Hamas. Pekan lalu, faksi terbesar Palestina yang menguasai Jalur Gaza itu juga melakukan kunjungan ke Kairo dan dipimpin oleh Ismail Haniyah selaku kepala biro politik.

Selama ini, proses negosiasi untuk rekonsiliasi Fatah dan Hamas masih terus dilakukan guna membentuk pemerintah persatuan Palestina. Kedua faksi itu terlibat dalam konflik yang semakin meruncing pada 2006.

Saat itu, pertikaian terjadi antara dua faksi setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif. Hingga kemudian Hamas menguasai Jalur Gaza. Ketegangan juga telah terjadi sebelumnya pada 2005, tepatnya sejak kematian mantan presiden Palestina Yasser Arafat pada 11 November 2004.

Sejak 2006, tidak ada pemilihan umum yang digelar di Palestina. Pada 2016, pemilihan hendak dilangsungkan di wilayah Tepi Barat yang mayoritas dikuasai oleh Fatah. Namun, Otoritas Palestina yang didominasi faksi tersebut kemudian memutuskan untuk menunda.

Pada 2014, proses rekonsiliasi Fatah dan Hamas dilakukan dan menghasilkan kesepakatan untuk bersatu. Jalur Gaza juga disepakati untuk kembali diambilalih oleh Otoritas Palestina.

Hamas saat itu juga menyetujui pembentukan negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967 lalu. Kemudian, kelompok itu menyetujui rencana Abbas dalalm berbagai hal untukmendorong pemerintahan Palestina bersatu.

Pemerintah konsensus nasional teknorat mulai beoperasi pada 2 Juni 2014. Namun,sekitar satu bulan setelahnya, kedua faksi kembali terpecah dengan adanya perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.