Kamis 19 Oct 2017 01:13 WIB

Krisis Kurdi, 61 Ribu Orang Tinggalkan Kota Kirkuk

Rep: dyah ratna meta novia/ Red: Budi Raharjo
Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi membawa senjata di utara Kirkuk, Irak, Senin (16/10).
Foto: Reuters/Stringer
Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi membawa senjata di utara Kirkuk, Irak, Senin (16/10).

REPUBLIKA.CO.ID,KIRKUK -- Setelah tentara Irak mengambil alih Kirkuk, Baghdad mengatakan, kemerdekaan Kurdi hanyalah masa lalu dan referendum Kurdi yang kontroversial harus dilupakan. PBB mengatakan sebanyak 61 ribu orang telah meninggalkan Kota Kirkuk di bagian utara Irak.

"Dalam 48 jam terakhir, UN Migration Agency menyebut sekitar 61 ribu orang telah meninggalkan Kirkuk dan daerah sekitarnya, kebanyakan mereka menuju utara dan timur menuju Erbil dan Suleimania," kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stphane Dujarric seperti dilansir RT, Selasa, (17/10).

PBB, ujar Dujarric, meminta agar semua pihak memastikan warga sipil dilindungi. Selain itu membiarkan mereka meninggalkan daerah yang terkena dampak dengan selamat.

Pemimpin Irak dan Kurdi menyerukan solusi damai terhadap krisis Kurdi saat ini. Namun saat pejabat Baghdad mengumumkan referendum kontroversial harus dilupakan, pemimpin Kurdi Masoud Barzani memastikan usaha kemerdekaan Kurdi tidak akan sia-sia. "Suara keras untuk menyerukan kemerdekaan Kurdistan yang dikirim ke seluruh belahan dunia tidak akan sia-sia sampai sekarang," kata Barzani.

Bangsa Kurdistan, ujar dia, cepat atau lambat, akhirnya akan mencapai tujuan yang benar dan suci. Barzani juga mengecam perpecahan di antara kekuatan penguasa Kurdi.

Menurutnya, penarikan Peshmerga baru-baru ini dari daerah yang disengketakan, seperti Kota Kirkuk dan wilayah lain yang sekarang di bawah kendali tentara Irak dan pasukan Syiah yang didukung Iran adalah hasil keputusan sepihak beberapa orang partai politik internal Kurdistan. "Kami melakukan yang terbaik untuk mempertahankan prestasi kami," ujar Barzani.

Ia juga menekankan pentingnya persatuan warga Kurdi dan pentingnya solusi damai. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyerukan sebuah dialog dengan pimpinan Kurdi di bawah konstitusi. Namun ia mengecam  referendum kemerdekaan Kurdi baru-baru ini. "Referendum Kurdi telah selesai dan telah menjadi masa lalu," kata Al-Abadi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement