REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini, orang-orang di wilayah otonomi Kurdistan Irak memilih dalam referendum kemerdekaan, di tengah meningkatnya ketegangan dan oposisi internasional. Dilansir dari Aljazirah, Senin (25/9), pemungutan suara dibuka pukul 05:00.
Pemungutan suara juga berlangsung di daerah yang disengketakan antara kota Erbil utara dan ibukota Baghdad, serta provinsi Kirkuk yang kaya minyak, dan dicampur secara etnis. Menurut Komisi Pemilihan, sekitar 2.065 TPS buka selama 10 jam. Sebanyak 5,6 juta orang berhak memilih di Kurdistan dan daerah-daerah yang dikuasai Kurdi lainnya di Irak utara.
Hasil resmi akan diketahui hari Selasa esok. Menurut orang-orang Kurdi referendum kemerdekaan merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat dan menciptakan masa depan Kurdi sendiri.
Suku Kurdi cenderung menyetujui referendum. Namun pemungutan suara yang tidak mengikat tersebut tidak diharapkan menghasilkan deklarasi independensi formal.
Pemerintah pusat di Baghdad, yang sangat menentang referendum, berusaha menguasai pos perbatasan regional dan bandara pada hari Ahad, untuk mengantisipasi pemungutan suara pada hari ini. Pemerintah Irak juga telah meminta negara-negara asing untuk berhenti mengimpor minyak dari wilayah Kurdi.
Dalam sebuah pidato di televisi pada hari Ahad, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi memperingatkan konsekuensi dari pemungutan suara tersebut dan berjanji untuk tidak akan menerima disintegrasi Irak.
"Ini adalah keputusan yang tidak konstitusional terhadap struktur sosial warganya. Kami tidak akan mengakui referendum, juga hasilnya," kata Abadi.
Abadi berjanji akan mengambil langkah lanjut untuk melindungi kesatuan negara dan kepentingan setiap warga negara yang tinggal di Irak. Sementara itu, Presiden daerah Irak Kurdi, Masoud Barzani, membela keputusan untuk mengadakan referendum.
Ia juga akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat Irak setelah hasil pemungutan suara keluar. "Jika kita memiliki dialog yang konstruktif, maka kita bisa memberi lebih banyak waktu lagi, untuk menjamin hubungan yang lebih baik antara orang Kurdi dan Baghdad," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
