REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan membubarkan majelis rendah parlemen pada Kamis (28/9). Pembubaran ini dilakukan untuk mempercepat pemilihan agar ia dapat menjalankan mandat baru untuk mengatasi krisis nasional.
"Saya akan membubarkan majelis rendah pada 28 September," kata Abe dalam sebuah konferensi pers di televisi nasional Jepang, Senin (25/9).
Abe yang telah berkuasa selama lima tahun mengatakan, dia memerlukan mandat baru untuk mengalihkan beberapa pendapatan pajak untuk pengeluaran sosial, seperti pendidikan. Ia juga akan mencari dukungan untuk melawan uji coba rudal dan nuklir Korea Utara (Korut) yang telah dilakukan berulang kali.
Sebelumnya, kepala mitra koalisi junior Abe, Natsuo Yamaguchi, mengatakan Abe mengerti pemilihan akan diadakan pada 22 Oktober mendatang. Namun keputusan Abe tersebut bertujuan untuk memanfaatkan peringkat dukungan Abe yang meningkat dan juga kekacauan oposisi.
Jajak pendapat yang dilakukan Nikkei di akhir pekan ini menunjukkan, 44 persen pemilih berencana untuk memilih Partai Demokrat Liberal (LDP) yang mengusung Abe. Sementara delapan persen akan memilih partai oposisi utama yaitu Partai Demokrat dan delapan persen lainnya akan memilih sebuah partai baru yang diluncurkan oleh Gubernur Tokyo Yuriko Koike.
Jajak pendapat Nikkei jauh lebih positif untuk prospek Abe dibandingkan dengan jajak pendapat yang dilakukan kantor berita Kyodo. Jajak pendapat Kyodo menunjukkan, LDP hanya akan mengumpulkan 27,7 persen dukungan.
Citra Abe sebagai pemimpin yang kuat di tengah meningkatnya ketegangan atas program senjata nuklir dan rudal Korut, telah menaikkan popularitasnya. Namun kritik oposisi masih membayanginya terkait skandal kronisme.
Sejumlah pengamat mengatakan Abe telah mengambil risiko dengan menciptakan kekosongan politik saat ketegangan geopolitik mengenai Korut semakin meningkat. Para pengamat tidak mengesampingkan kemungkinan buruk yang akan didapatkan pemimpin Jepang tersebut "Pertaruhan besar Abe bisa menghasilkan kejutan besar," kata pengamat politik independen, Minoru Morita.
Abe diperkirakan akan kembali menghadapi tuduhan skandal kronisme selama sesi pembubaran parlemen pada Kamis (28/9). Sejumlah pejabat partai oposisi melihat Abe telah memiliki langkah untuk menghindari pertanyaan yang sulit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
