REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Myanmar untuk PBB membantah tudingan pembersihan etnik Muslim atau genosida. Myanmar juga keberatan komunitas internasional menggunakan istilah itu untuk menggambarkan situasi negara bagian Rakhine.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Hau Do Suan menggunakan hak jawabnya di akhir Sidang Umum PBB sebagai respons atas semua tudingan tidak substantif yang berulang disebut berbagai perwakilan negara dan ditujukan kepada Myanmar. Di antara negara anggota yang hadir dalam sidang tersebut, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Sekjen PBB Antonio Guterres, Kepala HAM PBB Zeid Raad al-Hussein, dan beberapa negara mayoritas Muslim sempat menyampaikan kecaman terhadap Myanmar.
Suan membantah semua tudingan itu. Ia mengatakan, para pemimpin Myanmar yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan dan HAM, tidak akan mengambil tindakan semacam itu. "Kami akan melakukan segala hal untuk mencegah pembersihan etnik atau genosida," kata Suan seperti dikutip New York Times, Senin (25/9). (?).
Isu Rakhine, kata Suan, merupakan hal yang sangat kompleks dan meminta komunitas internasional melihatnya secara objektif. Soal serangan pertama terhadap Pasukan Perbudakan Rohingya Arakan (ASRA), Suan menyatakan adalah tanggung jawab pemerintah melawan terorisme dan melindungi warganya.
Dia menyatakan, ada beberapa alasan terjadinya eksodus dan umum adalah faktor ketakutan. Gelombang eksodus pada 25 Agustus lalu terjadi karena para wanita dan anak-anak dipaksa untuk sementara para pria bergabung dengan ARSA untuk melawan tentara Myanmar. "Mereka membuat onar dengan meledakkan jembatan dan kebakaran, kata Suan.
Sementara Amnesty International mengemukakan, bukti pembakaran sistematis yang dilakukan tentara Myanmar. Praktik ini menyasar puluhan desa warga Rohingya. Organisasi HAM itu merilis video, foto satelit, informasi saksi, dan data dari lebih 80 titik yang menyebut asap terus mengepul dari desa-desa warga Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
