REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan Israel tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian semua aktivitas pemukiman. Sikap Israel yang justru terus memperluas pemukiman akan membuat solusi dua negara semakin sulit tercapai.
"Dalam tiga bulan sejak 20 Juni, aktivitas pemukiman Israel terus berlanjut dengan kecepatan tinggi, pola yang konsisten sepanjang tahun ini," ujar Mladenov, Senin (25/9) seperti dikutip Al-Arabiya.
Dia mengatakan, aktivitas pemukiman terkonsentrasi terutama di Yerusalem Timur. Pada Juli lalu, Israel telah mengajukan pembangunan lebih dari 2.300 unit rumah. "30 persen lebih banyak dari keseluruhan pada 2016," tambah dia.
Mladenov menyampaikan, laporan ketiga mengenai implementasi resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada Desember tahun lalu. Dewan Keamanan mengecam pembangunan pemukiman Israel dan menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
Mladenov mengatakan, pejabat Israel terus menggunakan retorika provokatif untuk mendukung perluasan pemukiman. Dia mengutip ucapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 28 Agustus yang mengatakan, "Tidak akan ada lagi penghancuran pemukiman di tanah Israel kita akan memperdalam akar, membangun, menguatkan, dan menetap."
Menurutnya, perluasan pemukiman semakin mengikis kepercayaan Palestina terhadap upaya perdamaian internasional. Terlebih, rencana perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur yang telah mengungsikan ratusan orang Palestina.
"Secara keseluruhan, sejak awal 2017, 344 bangunan telah dibongkar, sepertiga di antaranya berada di Yerusalem timur, menggusur lebih dari 500 orang," kata Mladenov.
Mladenov mengatakan kekerasan terhadap warga sipil dan hasutan terus-menerus akan menghalangi upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak. Dia kembali mendesak warga Palestina dan Israel menunjukkan komitmen mereka untuk menolak kekerasan dan tindakan provokatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
