REPUBLIKA.CO.ID,  MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu (11/10) memberi pemerintah Katalan delapan hari untuk membatalkan keinginan merdeka dan memerintah wilayah tersebut secara langsung. Langkahnya, bisa memperdalam konfrontasi antara Madrid dan wilayah timur laut. Rajoy mungkin akan mengadakan pemilihan regional yang cepat setelah mengaktifkan Pasal 155 konstitusi yang memungkinkan dia memecat pemerintah daerah Katalan.

Pemimpin Katalan Carles Puigdemont mengeluarkan deklarasi simbolis kemerdekaan dari Spanyol pada Selasa (10/10) malam, tapi kemudian segera menangguhkannya dan meminta perundingan dengan pemerintah Madrid. "Kabinet telah sepakat pagi ini untuk secara resmi meminta pemerintah Katalan untuk mengkonfirmasi apakah telah menyatakan kemerdekaan Catalonia, terlepas dari kebingungan yang disengaja mengenai pelaksanaannya," kata Rajoy dalam pidatonya setelah rapat kabinet.

Dia kemudian mengatakan, kepada parlemen Spanyol bahwa pemerintah Katalan memiliki waktu sampai Senin, 16 Oktober 2017 untuk menjawabnya. Jika Puigdemont memastikan bahwa dia mengumumkan kemerdekaan, dia diberi tiga hari tambahan untuk meralatnya sampai Kamis, 19 Oktober 2017.

Analis mengatakan, belum jelas apakah pemerintah Katalan akan menjawab persyaratan tersebut namun sekarang menghadapi teka-teki. "Rajoy memiliki dua tujuan jika Puigdemont tetap ambigu, gerakan pro-kemerdekaan akan semakin terfragmentasi. Jika Puigdemont berkeras mempertahankan kemerdekaan, maka Rajoy akan dapat menerapkan Pasal 155," kata wakil direktur firma riset Teneo Intelligence yang berbasis di London, Antonio Barroso.

"Bagaimanapun, tujuan Rajoy adalah mengembalikan peraturan hukum di Catalonia dan ini pada awalnya dapat menyebabkan pemilihan awal di wilayah ini."

Taruhannya adalah Catalonia yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri, akan menyingkirkan Spanyol seperlima dari output ekonominya dan menguasai lebih dari seperempat ekspor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika