REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pemerintah Spanyol menyatakan akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol merespons referendum Katalunya yang digelar awal Oktober. Dengan pengaktifan pasal tersebut, otonomi politik Katalunya akan dicabut oleh Spanyol.
"Pemerintah Spanyol akan mengaktifkan pada Sabtu (21/10) Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan untuk menangguhkan otonomi politik Catalonia," kata Kantor Perdana Menteri Spanyol, Kamis (19/10).
Ini merupakan respons Madrid atas surat yang dikirim oleh Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont pekan lalu. Dalam surat tersebut Puigdemont menulis, jika Pemerintah Spanyol menghalang-halangi proses dialog dan melakukan represi terhadap warga Katalan, parlemen Katalunya akan terus melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan kemerdekaan dari negara tersebut.
Surat Puigdemont tersebut diterima Madrid beberapa menit sebelum berakhirnya tenggat waktu yang diberikan Pemerintah Spanyol perihal sikapnya terkait deklarasi kemerdekaan Katalunya.
Seperti diketahui dalam referedum pada awal Oktober, Pemerintah Katalunya mengklaim bahwa 90 persen warganya menghendaki pemisahan diri dari Spanyol.
Kendati demikian, Puigdemont menunda pengumuman kemerdekaan Katalunya. Ia meminta Madrid agar bersedia berdialog dan bernegosiasi terkait dengan hasil referendum tersebut. Namun Madrid menolak karena mereka menganggap referendum Katalunya adalah ilegal.
Perselisihan antara Katalunya dengan Pemerintah Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkakhir. Sebab Pemerintah Spanyol telah mengancam akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol yang tentu akan menyebabkan Pemerintah Katalunya kehilangan kekuasaan atas daerahnya.
Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir. Tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
