REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Anggota senior Komite Pusat Fatah Azzam Al-Ahmad memuji kesediaan Hamas untuk mengakhiri perpecahan politik di internal Palestina. Ia menilai, ini merupakan langkah awal menuju Palestina yang terbagi antara Tepi Barat dan Gaza.
Ahamad mengatakan, pekan ini akan sangat menentukan karena pemerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat akan mengambil alih pemerintahan atas Gaza yang sejak 2007 dikontrol Hamas.
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah diketahui telah tiba di Gaza pada Senin (2/10), untuk mengurus pembentukan komite pemerintahan baru di Gaza.
Dengan diambilnya tanggung jawab pemeritahan di Gaza oleh Otoritas Palestina, Ahmad berharap krisis kemanusiaan yang terjadi di sana dapat segera berakhir. "Perpecahan (antara Hamas dan Fatah) telah menghasilkan krisis kemanusiaan yang tercermin dalam semua aspek kehidupan di Jalur Gaza," ujarnya, seperti dilaporkan laman Middle East Monitor, Selasa (3/10).
Ahmad mengatakan, isu-isu yang terkait dengan penghentian perpecahan akan didasarkan pada Perjanjian Kairo yang disepakati pada 2011.
"Saya berharap rekonsiliasi ini akan membuat persatuan nasional menjadi nyata menjelang pembangunan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," ucapnya.
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah telah tiba di Jalur Gaza, Senin (2/10). Kunjungannya ke sana merupakan bentuk upaya rekonsiliasi yang sedang ditempuh kelompok Fatah dan Hamas.
Dalam sebuah konferensi pers, Hamdallah mengungkapkan, kunjungannya ke Jalur Gaza merupakan momen bersejarah menuju persatuan rakyat Palestina. Otoritas Palestina, yang diwakili kelompok Fatah, memang telah terlibat perselisihan dengan Hamas yang mengontrol Gaza sejak 2007.
"Kami datang atas perintah Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengumumkan ke seluruh dunia, darijantung Gaza, bahwa negara Palestina tidak bisa tanpa kesatuan politik antaraTepi Barat dan Gaza," kata Hamdallah, seperti dilaporkan laman Aljazirah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
