Jumat , 13 Oktober 2017, 08:01 WIB

Suu Kyi Bentuk Komite Persatuan untuk Rohingya

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Elba Damhuri
EPA/Hein Htet
Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyerukan persatuan seraya mengatakan pihaknya telah menciptakan sebuah komite persatuan untuk Rohingya. Komite ini akan mengawasi semua bantuan internasional dan lokal di wilayah Rakhine.

Lebih dari 500 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus. Ini terjadi menyusul operasi militer Myanmar digelar untuk terhadap minoritas Muslim yang telah lama dianiaya tersebut. Banyak rumah telah habis terbakar. PBB menyebut kekerasan tersebut sebagai "pembersihan etnik."

Dilansir dari Associated Press, Jumat (13/10), Suu Kyi mengakui pemerintah negaranya menghadapi kritik luas atas krisis pengungsi dan meminta persatuan dalam menangani masalah tersebut. Suu Kyi mengaku saat ini sedang mengadakan pembicaraan dengan Bangladesh atas kembalinya Rohingya yang sekarang berada di sana.

Dia tidak memberi rincian, namun para pejabat menyarankan agar mereka menyediakan dokumen residensi, yang hanya sedikit yang punya.

Mayoritas Myanmar menyangkal Muslim Rohingya adalah kelompok etnis yang terpisah. Myanmar  dan menganggap mereka telah bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, walaupun banyak keluarga telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

Suu Kyi tidak menggunakan kata "Rohingya" dalam pidatonya namun menyebut beberapa etnik minoritas lainnya. Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian dan mantan tahanan politik, telah banyak dikritik di luar Myanmar karena tidak berbicara atas nama Rohingya.

Pemerintah telah membatasi akses ke Rakhine untuk kelompok bantuan internasional dan wartawan. Suu Kyi mengatakan pemerintahnya telah mengundang PBB, lembaga keuangan seperti Bank Dunia, dan lainnya untuk membantu mengembangkan Rakhine.

Duta Besar Myanmar untuk Jepang, Thurain Thant Zin, mengatakan kepada wartawan di Tokyo bahwa pemerintahnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada semua korban yang terkena dampak kekerasan. Ia membantah laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer.

"Untuk mengatakan militer Myanmar melakukan tindakan ilegal tersebut tidak benar. Pemerintah Myanmar memprotes penggunaan istilah-istilah seperti pembersihan etnis dan genosida," katanya.

Di markas besar PBB di New York, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, dia mengirim Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik, Jeffrey Feltman ke Myanmar selama beberapa hari mulai Jumat untuk bertemu pejabat pemerintah dan pihak lainnya. Jeffrey dikirim untuk menangani masalah mendesak yang telah diajukan oleh kepala PBB mengenai Rohingya.


Berita Terkait