Jumat , 13 Oktober 2017, 13:52 WIB

Jokowi-PM Laos Sepakat Selesaikan Masalah Rohingya

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Elba Damhuri
Debbie Sutrisno.
PM Laos bersama Presiden Jokowi menggelar jumpa pers di Istana Presiden, Kamis (12/10).
PM Laos bersama Presiden Jokowi menggelar jumpa pers di Istana Presiden, Kamis (12/10).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10). Dalam pertemuan ini, Jokowi dan PM Laos sepakat membantu menyelesaikan permasalahan minoritas Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Kita telah sepakat membantu penyelesaian permasalahan di Rakhine State, Myanmar," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10). Selain itu, kedua kepala negara juga membahas berbagai isu ASEAN dan kawasan.

Presiden pun menyampaikan apresiasinya kepada PM Laos yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan dua negara. "Dan dalam kurun waktu 60 tahun, hubungan bilateral yang menjunjung prinsip saling percaya dan saling menghormati," kata Jokowi.

Tidak ada detail soal bagaimana bentuk upaya penyelesaian masalah Rohingya yang direncanakan kedua kepala negara. Kendati demikian, Laos adalah salah satu negara yang berbatasan dengan Myanmar dan ikut kedatangan sejumlah pengungsi dari Rakhine belakangan ini.

Upaya ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama terhadap tragedi di Rohingya sempat dilancarkan dalam pertemuan tepian pada Majelis Umum PBB pada akhir September lalu di New York, Amerika Serikat. Kendati demikian, Malaysia menolak menyokong pernyataan yang diinisiasi Filipina sebagai negara ketua ASEAN periode saat ini.

Dalam proposal pernyataan bersama, negara-negara ASEAN mengecam terlebih dulu serangan terhadap tentara Myanmar pada 25 Agustus lalu, kemudian mengecam kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi selepasnya. Pernyataan itu tak memakai nama “Rohingya” untuk komunitas yang ditindas.

Malaysia menilai, pernyataan itu menyembunyikan keadaan sebenarnya di Rakhine. Pada akhirnya, pernyataan yang dilansir hanyalah dari negara yang mengepalai ASEAN sebagai gambaran umum dari sikap negara-negara lain.

Ketidaktegasan sikap ASEAN belakangan juga menjadi sorotan berbagai pihak. Lembaga pegiat HAM dunia Amnesty International (AI) mengecam diamnya pimpinan ASEAN atas pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rakhine.

“ASEAN sejauh ini gagal mengambil sikap saat salah satu anggotanya melakukan pembersihan etnis. Pemerintahan di regional tersebut semestinya menjujung tinggi komitmen HAM yang tertuang dalam ASEAN Charter,” tulis Direktur AI untuk Asea Tenggara dan Pasifik, James Gomez dalam pernyataan pada 5 Oktober lalu.

Mantan menteri luar negeri RI, Marty Natalegawa dalam wawancara dengan ABC Australia pekan lalu juga menyampaikan pandangan serupa. “Buat saya ini tak bisa diterima,” ujarnya terkait sikap tidak tegas ASEAN. Ia mengatakan, negara-negara ASEAN telah bekerja keras mewujudkan demokrasi di Myanmar, tetapi kini diam saja saat upaya tersebut diambang kehancuran.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pertemuan guna menanggapi laporan mantan sekjen PBB Kofi Annan. Laporan yang rencananya dipaparkan pada Jumat (13/10) itu akan membahas situasi di Rakhine, Myanmar.

Annan akan mempresentasikan hasil investigasi dewan penasihat terkait Rakhine selama Agustus kemarin. Politikus asal Ghana itu diminta merepresentasikan laporan tersebut oleh Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Laporan tersebut nantinya akan meminta aksi tanggap dari otoritas Myanmar mengenai situasi Rohingya. "Pejabat urusan politik PBB, Jeffrey Feltman, akan terbang ke Myanmar selama empat hari guna membahas masalah mendesak ini," kata pernyataan resmi PBB, Kamis (12/10).

Sementara berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, operasi militer Pemerintah Myanmar menjadi langkah strategis untuk memastikan etnis Rohingya keluar dari negeri itu. PBB menilai tindakan militer yang dilakukan sangat terorganisasi, terkoordinasi, dan sistematis.

Operasi itu dimulai sebelum serangan pemberontakan terhadap pos polisi pada 25 Agustus lalu, mulai dari pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan anak-anak. Dilansir dari Aljazirah, Rabu (11/10), laporan PBB tersebut dibuat berdasarkan wawancara dengan 65 pengungsi Rohingya yang tiba di Bangladesh bulan lalu.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan, tindakan tersebut tampaknya merupakan taktik untuk memindahkan secara paksa sejumlah besar orang tanpa kemungkinan kembali. "Informasi yang dapat dipercaya menunjukkan, pasukan keamanan Myanmar sengaja menghancurkan harta milik orang-orang Rohingya dan membakar tempat tinggal dan seluruh desa mereka di negara bagian Rakhine utara," tulis laporan itu.

Seorang gadis berusia 12 tahun yang dikutip dalam laporan tersebut mengatakan, tentara dan warga sipil Buddha mengepung rumahnya sebelum melepaskan tembakan. Menurut pengakuan gadis tersebut, tentara memintanya pergi ke Bangladesh. Jika tidak pergi, ia akan dibunuh dan rumahnya dibakar.

Menurut PBB, hal ini diucapkan oleh tentara kepada semua Rohingya. "Mereka menembak adik perempuan saya di depan saya, dia baru berusia tujuh tahun. Dia menangis dan menyuruh saya berlari," kata gadis itu seperti dikutip dalam laporan. Ia berusaha melindungi dan merawat adiknya, tetapi karena tidak mendapat bantuan medis, adiknya meninggal. "Saya menguburnya sendiri," kata dia.

Sebagian besar minoritas Muslim, yang tinggal di negara bagian Rakhine, tidak diakui sebagai kelompok etnis di Myanmar meskipun telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Menurut PBB, lebih dari 500 ribu orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak militer memulai operasi yang seolah-olah melawan para pejuang Rohingya.

(Tulisan ini diolah oleh Fitriyan Zamzami)